Banyuwangi Gencarkan Bedah Rumah untuk Hunian Layak dan Sehat

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjadikan Program Bedah Rumah sebagai salah satu langkah utama dalam penanganan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk merenovasi rumah warga pra sejahtera, memberikan mereka hunian yang lebih layak dan sehat.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa Pemkab terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemkab, pemerintahan desa, swasta, hingga dukungan dari pemerintah pusat.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama, bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani.

Bupati Ipuk menambahkan bahwa bantuan stimulus perbaikan rumah ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini tidak sekadar menyediakan rumah layak huni. Namun juga memperhatikan sirkulasi udara dan air bersihnya. Jadi, rumah tinggal masyarakat tidak hanya nyaman tetapi juga lebih sehat untuk ditinggali," kata Ipuk.

Ipuk sendiri menyempatkan diri mengunjungi salah satu rumah warga penerima program bedah rumah, Boimin, yang tinggal di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Boimin mendapatkan program bedah rumah yang didanai oleh pemerintah desa setempat.

“Kami mewajibkan Kepala Desa, baik lewat Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), untuk mengalokasikan anggaran bedah rumah. Jadi setiap tahun mereka berkewajiban untuk melakukan renovasi bedah rumah warga miskinnya,” kata Ipuk saat mengunjungi rumah Boimin di sela-sela kegiatan Ngantor di Desa (Bunga Desa), kemarin Selasa (25/6/2024).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Ahmad Faishol, menyampaikan bahwa pada tahun 2023 pemerintahan desa telah melakukan bedah rumah sebanyak 390 rumah.

“Dananya bersumber dari DD dan ADD. Tahun 2024 ini juga dialokasikan bedah rumah dari pemerintah desa, selain dari pemkab juga dan sinergis berbagai pihak,” kata Faishol.

Dia menambahkan bahwa lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi direnovasi pada tahun 2023 dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, hingga berbagai pihak lainnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement