Anomali Sikap Fraksi PDIP Sidoarjo Terhadap LPJ APBD 2024: Menerima Kemudian Menolak

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Terjadi anomali sikap Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo terhadap Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD 2024. Saat menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna menyatakan menerima. 

Namun tak lama kemudian, Pimpinan Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo ikut bergabung dalam barisan Fraksi Golkar, Gerindra, PAN, PKS, NasDem dan PPP dalam Koalisi Sidoarjo Maju yang menolak LPJ APBD 2024. 

Advertisement

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto mengatakan bahwa dalam pendapat akhir yang dibacakan dalam rapat paripurna itu memang hasil rapat internal partai berlogo banteng tersebut.

Namun, ditengah-tengah rapat paripurna berlangsung, Tarkit Erdianto mendapat instruksi berbeda. Dia diperintahkan untuk ikut menolak LPJ APBD 2024. 

"Apa yang kita baca di paripurna DPRD tadi merupakan hasil rapat DPC PDIP Sidoarjo. Kemudian setelah membaca pandangan fraksi itu, pas masih paripurna, kami dapat telpon dari pusat. Menanyakan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian setelah kami jelaskan, kami disarankan untuk menolak. Sehingga seandainya tadi ada voting, kami di PDIP akan menolak,” kata Tarkit saat konferensi pers bersama Koalisi Sidoarjo Maju di Kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025)

Tarkit menegaskan jika sikap yang diambil Faksi PDI Perjuangan ini merupakan perintah dari langit. Sebagai kader partai pihaknya harus tegak lurus.

"Sebagai kader partai yang tegak lurus, kami akan menjalankan perintah dari pusat. Ini kan Perintah dari langit atau dari pusat," tegasnya.

Jumlah Kursi anggota DPRD Menolak LPJ APBD 2024

Fraksi Gerindra: 9 anggota dewan 

Fraksi Golkar: 5 anggota dewan 

Fraksi PDIP: 9 anggota dewan

Fraksi PAN: 4 anggota dewan

Fraksi PKS: 3 anggota dewan

Fraksi NasDem: 2 anggota dewan 

Fraksi PPP: 1 anggota dewan. 

Menerima LPJ APBD Sidoarjo 2024

Fraksi PKB : 15 kursi dewan 

Fraksi Demokrat: 2 kursi dewan. 

Sementara, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, yang ditunjuk sebagai juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju mengaku jika koalisi tujuh partai di parlemen kota delta adalah bentuk keprihatinan bersama terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Ini soal bagaimana uang rakyat dipertanggungjawabkan secara benar. Kami ingin transparansi, akuntabilitas, dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat," kata Adam.

Salah satu sorotan utama Koalisi Sidoarjo Maju adalah penanganan banjir yang dinilai masih sebatas wacana. 

“Masyarakat di sejumlah wilayah seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong masih menjadi pelanggan tetap banjir. Bahkan muncul titik genangan baru di Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik,” ungkap Adam Rusydi.

Adam melanjutkan jika kondisi ini dinilai sebagai akibat dari sistem drainase yang tidak mengikuti perkembangan tata ruang dan pertumbuhan kawasan. Dampaknya pun nyata, seperti di SDN Banjarasri, Tanggulangin, yang hanya mendapat 10 siswa baru akibat lingkungan sekolah yang terdampak banjir.

Kemudian, program prioritas Bupati, yakni penciptaan 100.000 lapangan kerja, juga mendapat perhatian kami, karena kita nilai tidak memiliki indikator yang jelas dan tidak dapat diukur secara konkret.

"Tanpa data sektor dan skema penciptaannya, program ini cenderung hanya menjadi jargon politik," Papar Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

Adam melanjutkan jika, masalah ketenagakerjaan di Sidoarjo diperparah dengan masih rendahnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Data menunjukkan hanya 34,6% pekerja yang terlindungi program BPJS. Ironisnya, di saat yang sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidoarjo mencapai angka tinggi sebesar 82,67. Koalisi khawatir hal ini bisa menciptakan ledakan pengangguran intelektual.

"Di sektor pendidikan, pungutan di sekolah negeri dengan dalih 'kesepakatan komite' dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan juga menjadi perhatian kami. Banyak sekolah dasar dan menengah mengalami kerusakan bangunan dan kekurangan sarana belajar. Anggaran pendidikan dinilai habis untuk belanja rutin, menyisakan sedikit ruang untuk perbaikan fasilitas pendidikan," Ungkap Adam Rusydi.

Koalisi Sidoarjo Maju juga menyoroti temuan BPK RI yang mengungkap kesalahan penganggaran belanja barang dan modal di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

"Tak kalah penting, kondisi jalan yang rusak di berbagai titik Sidoarjo dianggap sebagai bukti rapuhnya manajemen proyek infrastruktur. Data dari Dinas PU mencatat lebih dari 445 titik kerusakan jalan hingga pertengahan 2025. Koalisi menilai, tanpa perencanaan terpadu, perbaikan infrastruktur hanya akan bersifat tambal sulam," Jelasnya.

“Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 belum mencerminkan komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah untuk menyusun kebijakan yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Maka dari itu, kami menyatakan menolak,” pungkas Adam. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.