Dedi Irwansa: Jangan Biarkan Isu Keretakan Bupati dan Wabup Sidoarjo Ganggu Program Prioritas Rakyat

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Beberapa hari terakhir publik Sidoarjo disuguhkan drama keretakan hubungan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, serta komunikasi yang kurang harmonis antara Bupati dengan DPRD Sidoarjo. 

Keretakan dua pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pun  menjadi sorotan publik. Partai politik pengusung pasangan ini pada Pilkada 2024 pun mulai angkat bicara.

Advertisement

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengaku telah mendengar dan membaca berita tentang kabar keretakan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dengan Anggota DPRD Sidoarjo. Namun, Dedi berharap kabar tersebut tidak benar dan tidak berdampak pada jalannya pemerintahan.

"Iya, saya juga sudah dengar kabar itu, baik soal hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang kurang harmonis maupun komunikasi dengan DPRD yang kurang berjalan. Tapi saya berharap itu hanya rumor saja," kata  Dedi kepada TIMES Indonesia, Selasa (24/6/2025).

Meski demikian, Dedi menegaskan Partai Demokrat tidak akan mencampuri urusan internal antar individu kepala daerah. Partai Demokrat, kata dia, lebih memilih fokus mengawal rencana kerja Pemkab Sidoarjo dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

"Kami lebih konsentrasi pada bagaimana Pemkab Sidoarjo bisa menjalankan program-program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat saat Pilkada kemarin. Hubungan Partai Demokrat dengan Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati tetap baik. Kami tetap mendukung mereka dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sidoarjo sesuai janji politik mereka yakni 14 program prioritas," jelas Ketua Komisi A DPRD Jatim tersebut.

Dedi memaparkan jika, salah satu program prioritas yang menjadi perhatian Demokrat adalah realisasi alokasi dana Rp 500 juta per desa. Program ini mencakup Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemberian insentif untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, LPMK, hingga kompensasi bagi kepala desa dan anggota BPD yang telah purna tugas.

Selain itu, penanganan banjir tahunan di Sidoarjo menjadi salah satu agenda yang terus dikawal Demokrat. Dedi mengapresiasi keterlibatan Pemprov Jawa Timur yang tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 miliar untuk membantu percepatan penanganan banjir.

"Ini patut kita syukuri, Pemprov turun langsung membantu Kabupaten Sidoarjo. Ke depan kami juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada dukungan tambahan untuk penanganan banjir di Sidoarjo," Paparnya.

Politisi Muda Partai Demorat ini menekankan pentingnya pengawasan anggaran dan berharap potensi persoalan komunikasi antar pimpinan daerah tidak sampai menghambat pelaksanaan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Pengawasan anggaran harus berjalan maksimal. Jangan sampai terhambat hanya karena persoalan komunikasi antar pimpinan daerah," Harap Dedi.

Selain mengawal program daerah, Dedi juga menyoroti pentingnya keberhasilan program nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dampaknya dirasakan masyarakat Sidoarjo. Ia menyebut program seperti Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dioptimalkan di daerah.

“Kami ingin program nasional itu juga sukses di Sidoarjo. Saat ini gelombang PHK masih menjadi ancaman. Masyarakat butuh kepastian kesejahteraan, ini menyangkut kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Sebagai partai koalisi pendukung Presiden Prabowo, Demokrat berkomitmen untuk mengawal penuh implementasi program-program pusat di Sidoarjo.

 “Kami akan dukung maksimal agar program Presiden Prabowo berjalan sukses dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” pungkas Dedi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.