Sekretaris Komisi III DPRD KLU Sabri Suarakan Jalan Desa dan Akses Ponpes Diperhatikan Pemda

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Sabri merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) dari Dapil I Kecamatan Tanjung yang memperoleh 1.178 suara.

Ia menduduki jabatan di alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai Sekretaris Komisi III yang membidangi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup.

Advertisement

Sabri tercatat sebagai anggota DPRD dua periode dari Dapil yang sama. Periode pertama, Sabri masuk sebagai anggota DPRD atas pergantian antar waktu hasil Pileg 2014-2019. Kemudian, Pileg 2019 Sabri absen tidak mencalonkan dirinya.

Meski tidak duduk sebagai anggota DPRD KLU di periode 2019-2024. Namun, Sabri menjabat sebagai Ketua DPC PBB KLU hingga sekarang sehingga mampu mengendalikan dua anggota dewan dari PBB. Di Pileg 2024 PBB berhasil meraih tiga kursi sehingga menjadi fraksi tersendiri.

"Saya duduk sebagai anggota dewan periode kedua tak berturut-turut. Periode pertama masuk PAW terhitung 1/4 periode. Dan sekarang full satu periode," ungkapnya kepada TIMES Indonesia, Rabu (23/4/2025).

Sebagai Ketua Fraksi PBB, Sabri berkomitmen kedepan partainya semakin besar dengan cara anggota fraksi PBB mengawal penuh program-program Pro rakyat, dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah. 

Terutama mengawasi kebijakan kepala daerah baru. Supaya visi-misi bisa terlaksana sesuai janji di masa kampanye, bukan hanya sekedar dijanjikan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

"Bagaimana juga pemerintah baru harus memikirkan pekerjaan pemerintahan sebelumnya bisa diselesaikan, seperti RTG, air bersih dan masalah sampah di tiga gili butuh penanganan yang kongkrit dari pemerintah," harapnya.

Pemerintah daerah sendiri selalu mengakui sumber pendapatan asli daerah (PAD) di tiga gili 70-80 persen dari sektor pariwisata. Tentu dari masyarakat gili berharap program skala prioritas di tiga gili. 

"Gerak masyarakat kita, begitu juga kepentingan di sana untuk pengusaha lokal perlu di utamakan," katanya.

Sebagai Sekretaris Komisi III, Sabri berbicara pada permasalahan infrastruktur, sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur jalan negara dan provinsi sudah layak. Hanya saja bagaimana jalan-jalan desa, jalan kabupaten, jalan lintas dusun yang strategis, juga berkaitan dengan pariwisata. 

"Karena jalan desa semua menghubungkan jalan ke pariwisata, seperti jalan menuju Sira, pantai kombal, dan jalan di Desa sigar penjalin lainnya sampai sekarang belum diperhatikan. Belum lagi soal lampu jalan," ungkapnya politisi asal Desa Sigar Penjalin ini.

Soal infrastruktur di desa sangat jauh. Jalanan bagus hanya muncul di permukaan saja. Di jalingkar utara tidak bisa dilanjutkan, mengharapkan APBN tak kunjung terealisasi, sementara mengharapkan APBD tentu tidak mencukupi.

"Mengapa tidak, program-program yang besar tidak terlalu urgen dialihkan ke jalan-jalan desa. Kalau jalan semua bagus, maka ekonomi masyarakat dasar bisa bergerak," tegasnya.

Belum lagi permasalahan infrastruktur pendidikan, terlihat di bawah masih belum disentuh terutama sekolah swasta seperti pondok pesantren (Ponpes). Padahal, masyarakat KLU lebih dominan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta karena lebih dekat jaraknya. Karena itulah jalan menuju sekolah-sekolah swasta harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. 

"Kita berharap jalanan desa kita bagus, akses jalan ke sekolah-sekolah juga bagus, sebab banyak sekolah swasta seperti Ponpes berada di pelosok-pelosok," imbuhnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.