Aplikasi PeduliLindungi Dikritik Pakar Epidemiologi, Ini Penjelasan Pemerintah RI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengritik aplikasi PeduliLindungi yang tidak efektif dan datanya belum lengkap. Akibatnya, masyarakat kembali dibuat pusing.

Kritik yang disampaikan oleh Dicky Budiman ini buntut dari cerita seorang warga yang tidak bisa masuk mal. Alasannya, karena tak terdata di aplikasi tersebut meski telah divaksin di luar negeri. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah RI segera melakukan perbaikan sistem dan data di pusat. Dia menyarankan agar mereka tidak terburu-buru untuk menerapkan di lapangan, sebelum semua data siap beroperasi.

"Selain belum efektif saat ini karena sistem database belum terintegrasi kemudian juga cakupan vaksinasinya juga belum 50%, terbatas, orang akses juga terbatas, masih menunggu antrean dan sebagainya," ujar Dicky Budiman di Jakarta, Minggu (15/8/2021).

Sementara itu, Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi memberikan klarifikasi terkait kritikan pakar epidemiolog tersebut. Dia menjelaskan, aplikasi tersebut tidak hanya digunakan di Indonesia. Namun di luar negeri juga udah biasa diterapkan.

Kemudian, dia juga menambahkan bahwa hilangnya data yang terjadi pada warga di mal yang saat ini viral tersebut akan diperbaiki. Data juga direncakan akan terintegrasi dengan NIK yang sudah dimiliki.

Meskipun demikian, proses integrasi dalam sistem PeduliLindungi ada prosedurnya. Tak lain, untuk mendata WNI yang sudah menerima vaksin Covid-19, namun tidak di dalam negeri.

"Akan diintegrasikan, tetapi ada prosedurnya. Integrasi data vaksinasi yang tidak dilakukan di wilayah Indonesia," tandas Nadia.

Sebagai informasi, sebuah cerita di Instagram menjadi perbincangan. Disebutkan, sang pengunggah tak bisa masuk mal karena datanya tidak ada di aplikasi PeduliLindungi. Padahal, ia sudah divaksin di luar negeri. Dalam unggahan yang sama, disebutkan WNI dan WNA yang sudah divaksin tapi di luar negeri, jika ingin masuk mal atau supermarket, harus dites PCR. Seharusnya kata dia, tidak lagi diperlakukan seperti itu dan tinggal menunjukkan bukti-bukti.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement