Kembangkan Desa Wisata, Maluku Tenggara Belajar dari Penglipuran Bali

TIMESINDONESIA, MALUKU TENGGARA – Dalam diskusi virtual tentang pengembangan desa wisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Maluku Tenggara selaku penyelenggara menghadirkan narasumber, salah satunya dari Desa Wisata Penglipuran Bali.

Sebagai desa wisata terbaik berskala internasional, Penglipuran layak menjadi contoh bagi upaya pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Maluku Tenggara.

Advertisement

Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran Drs. I Nengah Moneng berbagi pengalamannya. Sebelumnya, ia meluruskan informasi bahwa Penglipuran bukan desa secara administratif, namun merupakan desa adat. Penglipuran masuk dalam wilayahnya Desa Kubu di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Dalam pengembangan desa wisata, kata Moneng, pihaknya menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang disebutnya pentahelix, yakni: pemerintah, akademisi, organisasi profesi, media, dan masyarakat itu sendiri.

Di samping itu, desa wisata harus memiliki produk yang khas. "Mulai tempat, budaya, hasil kreasi masyarakat, bangunan tradisional, dan lain-lain," ujarnya sebagai narasumber diskusi yang digelar pada Jumat (9/10/2020). 

Moneng mengatakan, dalam membangun desa wisata harus memiliki komitmen kuat, rasa pengabdian, kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan desa wisata di antaranya adalah mengidentifikasi, lalu membentuk lembaga yang akan mengelola desa wisata.

"Lembaga yang dibentuk harus profesional, dan memiiki visi misi yang kuat," imbuhnya.

Ia menceritakan, awalnya Penglipuran dibangun bukan sebagai desa adat melainkan desa konservasi. Artinya, kata dia, membangun desa yang mempertahankan adat istiadat, budaya, dan warisan elluhur. 

Dalam perjalanannya, Penglipuran menjadi daya tarik hingga Pemerintah Kabupaten Bangli menjadikan desa adat penglipuran sebagai obyek wisata.

"Saat itu belum ada lembaga khusus yang mengelolanya," ucapnya.

Karena tidak dikelola secara profesional, tidak ada kemajuan di Desa Penglipuran. Kemudian masuk kalangan akademisi dan organisasi profesi yang menawarkan konsep desa wisata berbasis masyarakat. 

"Masyarakat sebagai subyek bukan obyek. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat," katanya.

Komitmen kuat dan pengabdian, serta didukung SDM memadai membuahkan hasil positif bagi Desa Adat Penglipuran. Moneng menyebut, dari penjualan tiket wisata, penghasilan Penglipuran sekitar Rp4,9 miliar pada tahun 2019. Itu belum termasuk hasil kegiatan dari unit lainnya seperti homestay, paket wisata, suvenir, dan lainnya.

Kini sejak masa pandemik covid-19, tepatnya pada 18 Maret 2020, Desa Adat Penglipuran ditutup. Namun demikian, Penglipuran yang punya pengalaman dalam menghadapi masa krisis seperti saat erupsi Gunung Agung, juga Bom Bali I dan Bom Bali II, memiliki strategi.

"Kami siap dana cadangan, paling tidak untuk kebutuhan pokok bisa terpenuhi," ucapnya.

Selanjutnya, lanjut Moneng, pengelola desa adat Penglipuran mengarah pada quality tourism. Pihaknya tidak lagi fokus pada jumlah kunjungan wisatawan, mengingat ada protokol kesehatan yang harus dijaga dan dilakukan.

Ia menegaskan, fokusnya memperkuat nilai budaya sekaligus daya tarik atraksi berbasis budaya. Selain itu, pihaknya tetap berkomitmen pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, seperti filosofi yang dipegang teguh, trihita karana. Yakni  menjaga keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan pencipta, manusia dengan menusia, dan manusia dengan alam.

Terkait dengan pengembangan desa wisata di Maluku Tenggara, kata Moneng selaku pengelola Desa Adat Penglipuran Bali, ingin belajar pengelolaan desa wisata berbasis digital. "Kami mau belajar ke Maluku Tenggara," ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.