TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berhasil mencegah lebih dari 200 ribu ton sampah plastik yang berpotensi bocor hingga ke laut selama periode 2018-2022. Langkah ini dilakukan dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R/Reuse, Reduce, Recycle) sampah plastik yang dihasilkan.
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago, mengungkapkan bahwa 80 persen sumber sampah di laut berasal dari darat. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan sampah plastik di darat agar tidak mencemari laut.
Dalam sebuah lokakarya regional ASEAN di Sanur, Denpasar, Bali, Dasrul Chaniago menyampaikan bahwa ratusan ribu ton sampah plastik berhasil ditampung melalui bank sampah dan melalui laporan aksi perusahaan dalam mendaur ulang sampah plastik.
Meskipun negara-negara anggota ASEAN telah aktif dalam mengatasi sampah plastik di laut, KLHK mengajak semua negara di ASEAN untuk mempercepat pengendalian sampah plastik di darat. Masalah sampah plastik di laut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memberikan dampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.
Pertemuan yang diadakan atas kerja sama ASEAN dan Jerman (GIZ) tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dalam menyusun langkah-langkah dan intervensi regional yang kuat untuk memperkuat Rencana Aksi Regional (RAN) ASEAN pada periode 2021-2025 terkait penanganan sampah plastik di laut.
Indonesia sendiri telah memiliki RAN Sampah Plastik Laut sejak tahun 2017 hingga 2025, dengan fokus utama pada upaya 3R yang dilakukan langsung dari sumber timbulnya sampah di darat.
Selain itu, Dasrul Chaniago juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengurangi penggunaan plastik, terutama dalam pengemasan makanan, serta mengurangi penggunaan wadah berbahan styrofoam. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam menghasilkan sampah sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang mencapai sungai dan akhirnya mencemari laut.
Hal senada disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Sosial Budaya Ekkaphab Phanthavong. Ia menilai penanganan sampah plastik di laut merupakan kebutuhan yang mendesak serta membutuhkan upaya bersama. Untuk menghadapi krisis tersebut diupayakan melalui Rencana Aksi Regional ASEAN (ASEAN RAP).
“Implementasi ASEAN RAP membutuhkan tindakan yang terkoordinasi,” ujar Ekkaphab Phanthavong. (*)
Pewarta | : Antara |
Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Resmi Dilantik, DMI Gresik Siap Optimalkan Pemberdayaan Masjid dan Perkuat Layanan Mualaf
Pesan Gus Nasrul di Masjid Agung Jepara: Indonesia Sedang Darurat Introspeksi Diri
Kemenag: Layanan Bus Shalawat Gratis, Jemaah Haji Diimbau Tak Beri Tip
Jemaah Haji Kota Banjar, Tertua 99 Tahun dan Termuda 18 Tahun
Polres Magetan Ungkap 3 Kasus Premanisme, Warga Diminta Tidak Takut Melapor
DPMPTSP Bontang Dukung UMKM Melalui Diseminasi dan Pendampingan Penerbitan NIB
Persewangi Banyuwangi Optimistis Amankan Tiket 8 Besar Liga 4 Nasional
Polres Pemalang Amankan Remaja Bawa Senjata Tajam
Pria di Banyuwangi Bacok Tetangga, Dipicu Serempetan Motor
DPMPTSP Kota Bontang Hadir di Munas VII APEKSI 2025, Dorong Promosi Daerah dan Perkuat Jejaring Investasi