Kopi TIMES
TIMESINDONESIA, MALANG – Masih layakkah kita disebut beragama yang berbasis kemasyarakatan dan kerakyatan, kalau kita lebih sibuk mengurus diri sendiri, partai, kroni, atau kepentingan-kepentingan eksklusif, sementara di tengah masyarakat bertebaran anak-anak di kantong-kantong kebodohan, yang salah satunya ditandai dengan buta aksara. Masih patutkah kita digolongkan masyarakat beriodeologi Pancasila, kalau jutaan warga masih mengisi kantong-kantong ketidakberdayaan akibat pendidikannya rendah?
Jika mengacu pada satu sisi yuridis saja, sebenarnya kita ini belum layak disebut sebagai masyarakat yang sedang konsentrasi pada dunia pendidikan, pasalnya dalam
Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Jelas dalam piranti yuridis itu menunjukkan, bahwa seharusnya system pendidikan atau persekolahan diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat. Pendidikan tidak boleh hanya memperhatikan golongan elit, sementara golongan alit dilupakan. Komunitas alit juga mempunyai hak-hak asasi seperti bebas dari kebodohan dan “kefakiran” ilmu.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Misalnya masih banyaknya anak-anak kita dari keluarga miskin yang masih buta aksara merupakan bukti konkrit bahwa kita, khususnya pemerintah belum serius memperhatikan masalah pendidikan. Pemerintah hanya sibuk mengemas kulitnya pendikan, uang masuk yang diperoleh sekolah, dan sisi menterengnya bangunan sekolah, sementara kepentingan pendidikan riil masyarakat, seperti penyelenggaraan pendidikan yang bebaskan buta aksara yang benar-benar membebaskan keprihatinan edukatif yang menimpa orang atau keluaega miskin masih diabaikannya.
Praktik semacam itu jelas layak dikategorikan sebagai pelanggaran norma yuridis secara serius terhadap hak edukasi. Asas keadilan dan keadaban dalam dunia pendidikan yang seharusnya ditegakkan, justru dilecehkan. Masyarakat miskin yang seharusnya dibebaskan dari “kefakiran” ilmu tidak ditempatkannya sebagai proyeksi istimewa pembumian penyelenggaraan pendidikan yang memihaknya. Akibatnya, masyarakat miskin semakin identik dengan penyakit pendidikan yang bernama buta aksara.
“Dosa” secara yuridis edukasi itu identik dengan dosa publik secara agama, pasalnya dalam agama juga diperintahkan supaya setiap bentuk penyakit sosial seperti kebodohan wajib dientasnya. Agama melarang keluarga, masyarakat, atau bangsa memilki generasi yang lemah. Bukti generasi lemah terletak pada buta aksara yang menimpa masyarakat.
Bagaimana mungkin konstruksi negara bisa kuat di tangan generasi yang berpenyakitan secara edukasi (attarbiyah)? negara hanya bisa kuat dan berjaya di tangan generasi yang bergelar pembebas atau masyarakat pembelajar, yang aktifitasnya menghadirkan pemerdekaan keterbelakangan pendidikan atau mewujudkan pencerahan edukasi.
Nabi Muhammad SAW pernah punya “proyek istimewa” di bidang pembebasan sahabat-sahabatnya yang mengalami buta aksara. Strategi pembebasannya diwujudkan dengan cara “menghukum” tawanan perang untuk menjadi guru. Tawanan perang yang pandai menulis, membaca, dan berhitung, dihukum secara edukatif, yakni mengajar kepada sahabat-sahabat itu hingga terbebaskan dari penyakit buta aksara, membaca, dan lain sebagainya.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Dalam kasus seperti itu, seharusnya kita layak merefleksikannya sebagai pelajaran berharga. Nabi merupakan sosok pemimpin yang berani menentukan langkah atau diskresi revolosioner di bidang pendidikan dengan cara melibatkan tawanan perang yang berbeda keyakinan, ideologi, dan agama untuk menjadi guru bagi masyarakat (pengikutnya).
Dalam hal transformasi ilmu pengetahuan, perbedaan agama dan ideologi tidak dijadikannya sebagai penghalang yang bisa membuat mandulnya cita-cita pembaharuan. Di sinilah Nabi menghitung dengan cerdas, bahwa fondasi kemajuan masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia. Islam, tidak akan bisa menjadi agama yang mencerahkan masyarakat, kalau ahli dakwahnya atau komunitasnya bukanlah manusia terdidik.
Sahabat Ali Ra, pernah bilang, seseorang yang mengajarkan aku satu huruf, maka ia adalah guru seumur hidupku. Apa yang diucapkannya ini menjadi suatu deklarasi esensi ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Dari satu huruf saja, masyarakat bisa berkenalan, menjelajah, atau memasuki ranah ijtihad guna memperdalam masalah keilmuan.
Pengakuan itu juga menunjukkan tentang pentingnya transformasi keilmuan di tengah masyarakat. Adanya jutaan masyarakat yang masih buta aksara mengindikasikan, bahwa sedang terjadi impotensi transformasi keilmuan. Ada segolongan masyarakat yang cendekia dan berdaya dengan uangnya, sementara banyak masyarakat miskin hidup tak berdaya dan buta aksara akibat stagnanya proses transformasi.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
*)Penulis: Moh. Muhibbin, Peneliti dan KPS Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Malang (UNISMA).
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
| Editor | : AJP-5 Editor Team |
Pesan Gus Nasrul di Masjid Agung Jepara: Indonesia Sedang Darurat Introspeksi Diri
Jemaah Haji Kota Banjar, Tertua 99 Tahun dan Termuda 18 Tahun
Kemenag: Layanan Bus Shalawat Gratis, Jemaah Haji Diimbau Tak Beri Tip
Jemaah Haji Kota Banjar, Tertua 99 Tahun dan Termuda 18 Tahun
Polres Magetan Ungkap 3 Kasus Premanisme, Warga Diminta Tidak Takut Melapor
DPMPTSP Bontang Dukung UMKM Melalui Diseminasi dan Pendampingan Penerbitan NIB
Persewangi Banyuwangi Optimistis Amankan Tiket 8 Besar Liga 4 Nasional
Polres Pemalang Amankan Remaja Bawa Senjata Tajam
Pria di Banyuwangi Bacok Tetangga, Dipicu Serempetan Motor
DPMPTSP Kota Bontang Hadir di Munas VII APEKSI 2025, Dorong Promosi Daerah dan Perkuat Jejaring Investasi