Kopi TIMES
TIMESINDONESIA, JAKARTA – “Kepadatan jumlah kendaraan yang menyebabkan kemacetan dapat diselesaikan bila masyarakat mau mengubah kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan angkutan umum. Namun, masyarakat akan pindah jika layanan angkutan umum nyaman, mudah, cepat dan murah”.
-Pegiat Kebijakan Publik-
****
Sejak diresmikannya pada 2 November 2021 oleh Kepala BPTJ Kemenhub RI, Walikota Bogor dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai pilot project restrukturisasi pengembangan transportasi angkutan massal berkelanjutan di kawasan Jabodetabek, Biskita Trans Pakuan menjadi simbol budaya baru dalam bertransportasi terutama Bogor yang juga sebagai Kawasan Strategis Nasional. Baik dalam pengambil kebijakan dan juga bagi warga kota, Biskita Trans Pakuan menjadi alat pembelajaran dalam menyongsong mobilitas perkotaan yang humanis dan berkelanjutan bagi warga Bogor.
Sebagai sistem transponsportasi publik yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui skema Buy The Service (BTS) dari BPTJ Kemenhub, Biskita Trans Pakuan menjadi simbol evolusi layanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek untuk mengurai masalah kemacetan, dengan mengadopsi skema BTS membuat Kementerian Pehubungan mensubsidi 100 persen terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada layanan Biskita Trans Pakuan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum atau Quality Lincensing yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkau, kesetaraan dan keteraturan yang ditetapkan dengan begitu pengemudi Biskita Trans Pakuan tidak perlu ugal-ugalan lagi untuk mengejar setoran, tidak perlu berhenti di sembarang tempat untuk ngetem karena biaya operasional tersebut telah ditanggung subsidi pemerintah pusat.
Dengan hadirnya layanan Biskita Trans Pakuan sebagai moda angkutan massal yang memiliki kualitas pelayanan yang prima dioperasikan di kawasan Bogor, diharapkan mampu memobilisasi kebutuhan dalam kurun waktu perencanaan 15 tahun kedepan, para komuters dapat dengan mudahnya menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan yang saling terintegrasi baik fisik seperti jalur pejalan kaki dan sepeda, kawasan terbuka hijau, sekolah dan perkantoran dengan harapan waktu perjalanan yang ditempuh hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit pada jam puncak dari empat asal ke tujuan.
Prinsip dasarnya reformasi moda angkutan massal adalah usaha-usaha yang dilakukan pihak-pihak seperti pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki sistem transportasi angkutan umum yang ada sebelumnya dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan kesetaraan serta mengembalikan trush kepada para pengguna layanan angkutan massal yang kini sudah beralih menggunakan transportasi pribadi, dengan tujuan kembali melibatkan kaum urban untuk berpartisipasi dalam penggunaan moda transportasi angkutan umum dalam mobilitas sehari-hari.
Buy The Service merupakan skema yang dipilih sebagai salahsatu jalan keluar pemerintah menyediakan layanan angkutan massal dengan cara membeli biaya pada setiap operasional bus kemudian pemerintah menjualnya kepada masyarakat dengan ongkos yang telah ditetapkan dengan begitu skema Buy The Service akan terciptanya industri angkutan umum yang professional dengan memiliki kepastiaan terhadap setiap para operator yang terlibat, adanya badan pengelola manajemen operasional mempunyai akses dan fleksibilitas dalam mengelola keuangan dan skema pemberian subsidi dari pemerintah menciptakan persaingan yang sehat antara operator layanan.
Keterlibatan Masyarakat Urban
Namun, upaya yang telah dicanangkan pemerintah kerapkali berbanding terbalik dengan keterlibatan masyarakat yang dinilai masih berorientasi kepada pengguna kendaraan pribadi. Tak pelak rasanya, ketika pemerintah hendak merestrukturisasi sistem angkutan umum massal, belum tentu masyarakat mau menggunakanya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Rendahnya kesadaran atau apatisme masyarakat kota lebih memillih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan angkutan umum dapat dilihat dari data BPTJ Kemenhub tahun 2022 bahwa pengguna kendaraan mobil pribadi di Kota Bogor dalam kurun 15 tahun mengalami peningkatan sebesar 22,52 persen dengan jumlah kepemilikan mobil pribadi sebanyak 64.705 unit. Hal ini menjadi masalah kompleks kemacetan lalulintas dan dapat mempengaruhi lingkungan berupa kualitas udara dan kenyamanan hidup.
Ditengah kemudahan orang untuk membeli kendaraan pribadi dengan berbagai macam tawaran secara 'kredit' serta tawaran bunga yang ringan, ditambah dengan prespektif yang masih melekat pada masyarakat kota atas kepemilikan kendaraan pribadi merupakan salah satu bentuk eklusif untuk menujukan eksistensi diri. Di sisi lain sistem transportasi publik di Indonesia masih belum mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat akan keamanan, kenyamanan dan keterpaduan yang terintegrasi keseluruh titik-titik perkotaan, kondisi angkutan yang sudah tua membuat kendaraan sering mogok, interior dalam yang gelap dan sempit menyebabkan banyak tindak kejahatan terhadap penumpang.
Permasalahan mendasar tersebut yang membuat kerapkali masyarakat enggan untuk memilih moda transportasi umum dan memilih menggunakan kendaraan pribadinya sehingga permasahalan kemacetan di sudut kota dari tahun ke tahun tidak dapat teruraikan. Di tengah tantangan membangun budaya masyarakat perkotaan untuk dapat kembali mengubah kebiasaan sehari-hari menggunakan angkutan umum, tetapi dengan syarat. Masyarakat baru akan mau pindah ke angkutan umum apabila layananya nyaman hal ini termasuk kondisi infrastruktur halte/shalter yang disediakan, jaminan atas keamanan baik di atas moda atau di luar moda angkutan umum, mudah dan fleksibel dalam jangkauan/aksesbilitas dan pembayaran sehingga pengguna transportasi menjadi efisen dan dan pastinya murah atau terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini yang membuat pengguna lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum jika mereka merasa dihargai dan diberikan pelayanan yang memuaskan.
Perlu diingat bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum diperlukan waktu dan upaya yang konsisten dari berbagai pihak terkait baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Edukasi masyarakat mengenai manfaat penggunaan transportasi umum bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari adalah langkah penting. Kampanye kesadaran yang kuat dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penggunaan transportasi umum.
***
*) Oleh: Rizky Hawari Nanda.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Resistensi Ditengah Perlambatan Ekonomi
Harapan di HUT Surabaya, Terus Perkuat Pendidikan Humanis untuk Anak
Perkuat Koneksi Perdagangan Dalam Negeri, Bank Jatim Dukung Misi Dagang Jawa Timur dan Kaltim
Pulau Bedil Banyuwangi, Surga Paket Lengkap untuk Wisatawan
Ekspresikan Kesetaraan Gender Melalui Lomba Pekikan Sastra 2025
Bumiku Yang Memanas
DPRD Sleman Dukung Program Jalan Alus, Rp 42,6 Miliar Dianggarkan untuk Perbaikan Jalan Tahun 2025
Pemancing Terseret Ombak, Ditemukan Mengapung di Pantai Lenggoksono
Kemenag Pastikan Jemaah Tetap Bisa Ibadah di Masjidil Haram Meski Belum Pegang Kartu Nusuk
Long Weekend, Kunjungan Wisata dan Hotel di Banyuwangi Membludak