Pendidikan
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Sabtu (26/6/2021) kemarin menjadi hari pengumuman jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Surabaya. Proses ini menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti.
Reni Astuti menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau proses yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Dispendik) agar transparan dan berintegritas.
Sebagaimana yang termuat dalam Perwali No.22/2021 tentang pelaksanaan PPDB, pasal 3 ayat 1, jalur seleksi PPDB ada empat, yakni jalur afirmasi inklusi, afirmasi mitra warga, perpindahan tugas, prestasi (rapor dan lomba), serta zonasi. Informasi petunjuk teknis juga dapat dipantau di sini.
"Jadi jangan ada ‘jalur siluman’ karena itu melanggar ketentuan Perwali dan tidak memberikan rasa keadilan," tegas politisi perempuan asal fraksi PKS ini.
Benar saja, pada hari yang sama Dispendik menerima laporan adanya indikasi kecurangan. Puluhan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) mendekatkan jarak tempat tinggalnya dengan sekolah tujuan.
Reni Astuti (kanan) usai memantau penerapan protokol kesehatan sekolah. (FOTO: dok. pribadi for TIMES Indonesia)
Atas temuan tersebut, Dispendik mengundang para wali murid CPDB terkait untuk duduk bersama dengan Aparat Penegak Hukum yakni kepolisian.
Dalam proses klarifikasi, yang bersangkutan terbukti dengan sengaja mendekatkan titik tempat tinggal ke sekolah. Dengan demikian status penerimaannya dinyatakan gugur.
Ketika asas transparansi dan keadilan seperti kasus di atas terpenuhi maka para orang tua akan legowo ketika anaknya tidak diterima karena hasil mekanisme proses yang sesuai dengan prosedur.
"Tetapi bila ditemui ada proses yang tidak transparan dan tidak adil tentu akan menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan, semoga hal ini tidak terjadi," ucapnya.
Apabila dinyatakan diterima di sekolah tujuan, CPDB dapat segera melakukan daftar ulang di situs ini.
Pentingnya Menjaga Kesucian PPDB
Menurut Reni, pembentukan SDM yang unggul dimulai dari proses PPDB yang transparan dan berintegritas. Sehingga, mereka yang masuk benar-benar sesuai dengan kemampuannya.
"Kalaupun ada proses pemenuhan pagu itu harus transparan sesuai dengan prosedur untuk memberikan rasa keadilan. Jika ada yang diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi bisa melaporkan ke DPRD kota Surabaya” katanya.
Minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri semakin tinggi menyusul masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi menjadi alasan utama lantaran sekolah negeri tak memungut uang gedung dan SPP.
Cek suhu sebagai salah satu prosedur baru masuk sekolah. (FOTO: Adhitya Hendra/TIMES Indonesia)
Selain itu ada prestis tersendiri bila anak mampu masuk ke sekolah negeri 'favorit'. Namun demikian menurut Reni, kesuksesan dapat diraih di mana pun baik di sekolah swasta maupun negeri.
Asalkan tekun belajar dan semangat meraih prestasi. Apabila kedapatan warga terkendala biaya sekolah maka dapat memanfaatkan program orang tua asuh yang tengah digalakkan Pemkot Surabaya.
"Warga Kota Surabaya bisa memanfaatkan program pemkot yang bekerja sama dengan sekolah swasta melalui bantuan dana CSR dan program orang tua asuh bagi warga yang tidak mampu atau MBR. Saya mendorong pemkot terus mensosialisasikan program itu agar dapat dimanfaatkan warga secara luas,” tutup Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti terkait proses PPDB SMP Negeri di Kota Pahlawan. (*)
| Pewarta | : Ammar Ramzi (MG-235) |
| Editor | : Ronny Wicaksono |