Politik
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua relawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer turut mengomentari soal Bawaslu yang menilai kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke daerah-daerah adalah tidak etis.
"Kalau secara etik memang (Anies melanggar), tapi secara aturan tidak dilanggar oleh Anies. Etik itu tidak tertulis, Bawaslu mungkin memandangnya secara etis, tapi secara regulasi belum ada aturannya," katanya kepada TIMES Indonesia, Minggu (18/12/2022).
Oleh karenanya, ia pun memandang, harusnya mantan Rektor Universitas Paramadina itu tak melakukan kunjungan dalam menjalankan safari politiknya. "Tapi alangkah bagusnya tidak ada yang lebih dulu melakukan kampanye, toh semua orang juga sudah kenal Mas Anies Baswedan kok," jelasnya.
"Etika itu tidak tertulis, yang tertulis itu adalah aturan yang sudah disepakati. Secara aturan dan regulasi tidak ada yang dilanggar oleh Anies. Tapi secara etik mungkin iya," katanya lagi.
Namun, kata dia, pihaknya meminta kepada Bawaslu tak hanya fokus pada Anies Baswedan saja. Menurutnya, ketika nanti kandidat yang lain melakukan hal yang sama seperti Ganjar Pranowo atau pun Puan Maharani, harus juga ditegur.
"Aturan itu harus adil untuk semua, makanya ketika kawan-kawan mengkritik Anies, saya bilang kritik juga Ganjar dong, kritik juga Mbak Puan dong, kritik juga yang awal-awal melakukan kampanye melalui baliho. Prinsip berkeadilan itu yang paling penting. Yang kita khawatirkan rasa keadilan itu tidak ada, biar semua menerima," ujarnya.
Diberitakan TIMES Indonesia sebelumnya, Anies Baswedan dinilai melakukan curi start kampanye. Ia kemarin dilaporkan ke oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD). Namun laporan tersebut ditolak oleh Bawaslu karena tak ditemukan bukti.
Namun, Bawaslu justru mengatakan bahwa kunjungan Anies Baswedan ke daerah-daerah memang tidak salah secara aturan. Namun secara etika, tidak dibenarkan.
"Namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan oleh AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," jelas Anggota Bawaslu, Puadi kepada awak media.
Diketahui, beberapa waktu ini mantan Rektor Universitas Paramadina itu memang melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Mulai dari Aceh, Papua hingga terakhir kemarin di Sulawesi Selatan (Sulsel). Di sana, ia disambut ribuan masyarakat.
Bawaslu Dinilai Tak Tepat
Sementara itu, pengamat politik, Refly Harun mengatakan, Bawaslu tidak boleh ikut campur soal Anies Baswedan melakukan kunjungan ke daerah-daerah Apalagi, kata dia, sampai mengatakan kunjungan Anies tak etis karena mengandung kampanye untuk Pilpres 2024.
Menurut pakar hukum tata negara itu, saat ini Bawaslu hanya boleh dan wajib mengawasi tahapan-tahapan pemilu saja. Seperti verifikasi partai politik yang akan mendaftar sebagai peserta.
"Yang sudah diawasi Bawaslu itu (seperti) tahapan-tahapan yang sudah berlangsung. Misalnya, verifikasi partai politik, itu sudah bisa diawasi. Kemudian juga terkait dengan misalnya ada intervensi kekuasaan terhadap verifikasi, itu udah bisa diawasi. Termasuk juga misalnya ya tadi pengundian (nomor partai politik) dan lain sebagainya," katanya dilihat dari YouTube Refly Harun.
Menurutnya, tak ada hubungannya kunjungan Anies Baswedan ke daerah dengan Bawaslu. Itu karena, Anies sendiri belum mendaftar sebagai calon presiden di KPU.
"Tapi untuk calon presiden ya belum bisa diawasi, karena mendaftar (jadi calon presiden) saja belum. Sama seperti saya perumpamaan, ini anak sudah dilaporkan ke guru BP (Bimbingan Penyuluhan), padahal belum masuk SMA itu," jelasnya.
Jawaban Anies Baswedan
Sebelumnya, Anies Baswedan meminta pihak yang melaporkan itu membuktikan tuduhannya tersebut. "Pasal berapa (yang dilanggar), peraturan berapa?," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Kata dia, apa yang dilakukannya tersebut yakni berkunjung ke daerah hanya untuk bersilaturahmi saja. "Prinsipnya kita bersilaturahmi, ada kegiatan jalan sehat, ada kegiatan silaturahmi, biasa saja," jelasnya.
Oleh karenanya, ia meminta bagi yang menuduhnya atau yang melaporkan ke Bawaslu untuk menunjukkan letak kesalahannya itu. "Tapi kalau memang diduga, maka barangkali baik ya tunjukkan ketentuan-ketentuan mana yang dianggap dilanggar," katanya.
Laporan Ditolak
Laporan soal tuduhan curi start kampanye kepada Anies Baswedan tersebut ditolak oleh Bawaslu. Namun, meski begitu, mantan Mendikbud itu dinilai tak etis melakukan safari politik ke daerah.
"Namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan oleh AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," jelas Anggota Bawaslu, Puadi kepada awak media.
Sebab, lanjut dia, melakukan kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kempanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Apalagi, kata dia, masyarakat sudah mengetahui Anies Baswedan merupakan capres yang diusung oleh Partai NasDem, dan sudah dideklarasikan beberapa waktu. Menurut dia, wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh alumni UGM itu akan dipandang sebagai aktivitas kampanye.
"Sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya nanti di Pemilu 2024," ujar Anggota Bawaslu, Puadi. (*)
| Pewarta | : Moh Ramli |
| Editor | : Faizal R Arief |
Gubernur Jatim Hadiri Topping Off Gedung Gus Dur RSU Muslimat Ponorogo
Cerita Kepuasan Jemaah Haji, Deswita Rustam Nikmati Layanan Hotel Makkah
Apresiasi Peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah, DPR RI Harapkan Pengembangan di Seluruh Embarkasi Haji
Kado 1 Abad NU, Khofifah Topping Off Gedung Gus Dur RSU Muslimat NU Ponorogo
Tips Jaga Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Menghadapi Cuaca Ekstrem di Makkah
Saran Tom Cruise untuk Aktor Muda, Pahami Sisi Teknis Film dan Belajar dari Film Lama
Ketua Dewan Pers Tekankan Pentingnya SOP untuk Lindungi Jurnalis, Khususnya Perempuan
Jemaah Haji Nikmati Makanan Nusantara di Madinah, Layanan Konsumsi 3 Kali Sehari
KPK Periksa Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas
Kala Perahu Masih Diminati Sebagai Penyambung Jalur Munung Nganjuk - Megaluh Jombang