Politik
TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pemilu merupakan hajat besar bangsa Indonesia dalam memilih calon pemimpin yang akan membawa arah bangsa Indonesia ini lima tahun ke depan, termasuk juga Pemilu 2024 mendatang.
Ada pemilihan presiden dan juga kepala daerah lainnya, tentunya pada saat tersebut, semua kefokusan partai dan masyarakat kepada pemilihan umum tersebut.
Pemilu diharapkan bisa jujur dan adil dalam pelaksanaanya karena masyarakat hanya berharap didapat hasil terbaik dari proses pemilihan tersebut.
Agar proses pemilu berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka diperlukan " pengawas” yang akan memperhatikan jalannya prosedur pemilihan tersebut berlandaskan aturan yang telah disepakati melalui undang-undang dasar Republik Indonesia ini.
Dan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu salah satu tugasnya adalah mengawasi KPU agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa on the track sesuai dengan aturan.
Sepertinya tugas Bawaslu hanyalah tugas pengawasan saja tetapi pada realitasnya banyak hal yang harus terus diawasi agar indepedensi KPU terjaga.
Penyimpangan partai peserta pemilu harus diingatkan baik berupa sangsi ringan ataupun hingga berat sesuai dengan keputusan keadilan bila ada pelanggaran.
Berkaca kepada pemilu di 2019, betapa banyak polarisasi yang tercipta dari event akbar pemilu. Bahkan, hingga sekarang saja, perseteruan di masyarakat tetap berlanjut.
Bawaslu dalam mengantisipasi peristiwa serupa agar bisa terminimalisasi di tahun 2024 mendatang, melakukan banyak pendidikan politik di masyarakat agar pemilu bisa berjalan aman, damai, dan lancar.
Seperti sosialisasi berikut yang diadakan Bawaslu di Hotel El Royal Bandung, Kamis, 7 Februari 2023 perihal Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak di 2024 membawa pesan-pesan yang bisa diinformasikan kepada khalayak masyarakat.
Para tokoh yang hadir adalah Ketua Komisi I DPRD Jabar, Dr H Bedi Budiman, SIP, MSi, Ketua Bawaslu Jabar Abdulah, Anggota Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, Kasubdit Politik Dit Intelijen Keamanan Polda Jabar Drs Abdussalam, MM danJaksa Fungsional Kejati Jabar DrSuharso, SH, MH.
"Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pemetaan potensi kerawanan untuk pemilu di Jawa Barat di 2024, lalu sebagai identifikasi titik kerawanan dan selanjutnya sebagai basis data kita dalam upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu 2024," ujar Zaki.
"Secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat ke-4 kerawanan tertinggi setelah DKI, Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara. Dari empat dimensi tolak ukur atau penilaian terhadap IKP itu sendiri ada di konteks social politik,” papar Zaki.
Foto Bersama para narasumber pada acara Launching Indeks Kerawan Pemilu 2024
Zaki pun mengungkapkan bahwa selain konteks social politik, ada juga perihal penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.
Dari yang telah diungkapkan, Zaki juga menjelaskan bahwa ternyata Jawa Barat menduduki peringkat tertingginya pada konteks kontestasi dimana persoalannya adalah soal hak dipilih, kemudian yang kedua adalah soal kampanye itu sendiri.
Anggota Bawaslu Jabar ini pun menerangkan bahwa hak dipilih menyangkut isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan terhadap calon pemimpin berdasarkan isu sara masih berjalan.
Lalu berikutnya, Zaki memaparkan bahwa yang menjadi sorotan adalah kampanyenya yang menjadi rawan di kontestasi adalah soal hoax itu sendiri, black campaign, penggunaan fasilitas negara, lalu soal netralitas ASN, TNI, Polri, dan soal money politic.
Zaki juga menginformasikan bahwa Bawaslu juga memberi perhatian khusus soal mengemukanya soal politik identitas di Jawa Barat, kemudian soal sara, juga soal media social itu sendiri.
Ia pun memberitahu bahwa dalam hal ini Bawaslu dalam upaya pencegahan telah bekerja sama dengan pihak Youtube, Facebook untuk melakukan take down pada akun-akun yang memproduksi atau menyebabkan ujaran kebencian, isu sara ataupun politik identitas itu sendiri.
"Secara umum daerah yang rawan tinggi itu ada di daerah Kabupaten Bandung,”papar Zaki ketika ditanya daerah mana yang rawan.
"Semua ada kategorisasi, 4 dimensi ini dan pemetaan di masing-masing kabupaten kota berbeda dan untuk saat ini, Jawa Barat, kabupaten yang paling rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung untuk 4 dimensi itu sendiri,” ungkap Zaki.
Anggota Bawaslu Jawa Barat ini juga memberitahukan bahwa trendnya ini banyak yang memprediksi dan Bawaslu sendiri mengantisipasi dari analisis yang sudah muncul, skalasinya akan jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019.
Zaki memaparkan bahwa kontestasi itu dinamikanya akan lebih tinggi, terutama soal konsekuensi dari keberlimpahan pengunaan medsos dalam ruang publik dengan kaitan partisipasi politik baik yang dilakukan peserta pemilu, ataupun partisipasi publik untuk memberikan sikap tanggapan melalui media sosial.
Ia juga mengungkapkan bahwa yang penting diantisipasi dari Bawaslu itu sendiri adalah pertama adalah melakukan upaya pen-takedown-nan dengan bekerja sama melalui Kominfo untuk platform media social.
Zaki juga memaparkan bahwa penguatan literasi masyarakat terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan, dan ini merupakan bagian strategi untuk mencegah terjadinya sebaran hoax, atau black campaign itu sendiri.
"Saat ini sedang dimatangkan di Bawaslu ini ada cyber medianya dan Bawaslu sendiri menurunkan program Jarimu Awasi,: tutur Anggota Bawaslu Jabar Zaki Hilmi dalam sosialiasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024. (*)
| Pewarta | : Djarot Mediandoko |
| Editor | : Ronny Wicaksono |