Soal Penurunan Angka Kemiskinan, Jokowi Paling Lambat, Gus Dur Tercepat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mengatakan, bahwa laju penurunan angka kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla paling lambat. Sementara penanganan penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang tercepat yakni ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Presiden.

"Jokowi selama 4 tahun ini berhasil turunkan persentase sebanyak 1,3 persen. Tapi yang perlu diketahui adalah di seluruh pemerintahan sebelum Jokowi, kemiskinan juga terus turun. Yang berbeda adalah laju penurunan kemiskinan. Pada era Jokowi ini laju penurunan kemiskinan paling lambat, angka kemiskinan hanya berkurang 520 ribu jiwa per tahun," kata Gede Sandra dalam acara diskusi bertajuk Ekonomi Indonesia Pasca 2019 yang diselenggarakan oleh #ForumDiskusiTebet, Tebet, Jakarta, Senin (28/01/2018).

Advertisement

"Laju penurunan kemiskinan tercepat adalah pada era Gus Dur, sebesar 5,05 juta jiwa per tahun (turun 5,02% dalam 2 tahun)," tambahnya.

Kemudian, laju penurunan kemiskinan di era SBY, kata Gede Sandra, Juga memang mengalami penurunan jauh. Angkanya sebesar 840 ribu jiwa per tahun (turun 5,4 persen dalam 10 tahun),

"Di era pemerintahan Megawati sebesar 570 ribu jiwa per tahun (turun 1,75 persen dalam 3 tahun), era Habibie sebesar 1,53 juta jiwa per tahun (turun 0,77 persen setahun)," katanya.

Selanjutnya soal Ketimpangan Gini ratio, era Jokowi - JK juga menunjukkan perbaikan. Tetapi penurunan Gini Ratio di era Jokowi sangat lambat, sejak September 2014 hingga September 2018 Gini Ratio hanya turun dari 0,41 ke 0,384.

"Padahal pada akhir era Gus Dur (2001), Gini Ratio kita pernah mencapai level 0,31, turun dari 0,37 di tahun 1999," katanya.

Sementara, bila ketimpangan diukur berdasarkan distribusi pengeluaran (GNI) bagi 20 persen masyarakat terkaya, 40 persen masyarakat menengah, dan 40 persen masyarakat termiskin, capaian di era Jokowi belum memuaskan.

"Pada pemerintahan Jokowi, pada Maret 2018, 20 persen masyarakat terkaya berkontribusi terhadap 46,1 persen pengeluaran, 40 persen masyarakat menengah menguasai 36,6 persen pengeluaran, dan 40 persen masyarakat termiskin hanya menguasai 17,1 persen pengeluaran. Bandingkan dengan era Gus Dur, saat itu 20 persen masyarakat terkaya hanya berkontribusi 40,5 persen pengeluaran, masyarakat menengah menguasai 37,7 persen pengeluaran, dan 20 persen masyarakat termiskin menguasai sampai 21,7 persen pengeluaran," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.