Ahmad Najib Q: Waspadai Jurang Resesi Dampak PHK Massal

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah turun tangan memastikan nasib pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal ini terkait, PHK massal yang mencapai 73.000 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perusahaan lainnya yang tak tergabung dalam Apindo.

“Saya meminta pemerintah untuk turun tangan memastikan apakah sejumlah PHK yang terjadi ini tidak berlanjut menjadi pengangguran? Karena kalau dibiarkan akan memberikan dampak lanjutan,” jelas Ahmad Najib Qodratullah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11/2022).

Najib mengingatkan, pemerintah dapat melakukan antisipasi untuk menggerakkan permintaan pasar domestik. Hal ini, agar bisa menyerap produksi dari perusahaan tersebut. Anggota Fraksi PAN DPR RI ini pun menduga PHK massal industri tekstil ini terjadi lantaran penurunan produksi perusahaan. Najib menilai hal ini diakibatkan rata-rata oleh turunnya permintaan.

“Jadi bisa menyerap produksi dari perusahaan- perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan melakukan kebijakan pengurangan tenaga kerja untuk menekan pengeluaran. Hal ini bisa terjadi akibat dampak resesi global,” jelasnya.

Najib menerangkan, Indonesia sendiri hingga saat ini belum terjerembab di dalam jurang resesi ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di angka rata-rata 5 persen yang menunjukan sisi positif.

Namun, Najib menekankan, pemerintah harus tetap mewaspadai sejumlah hal agar tak masuk dalam jurang resesi ekonomi. Hal tersebut mulai dari inflasi yang terkendali, menjaga daya beli, serta intermediasi perbankan.

Karena itu ia berharap agar pemerintah dapat mencari solusi atas persoalan PHK akibat turunnya ekspor ini.

“Saya tentu berharap pemerintah mencari solusi bilamana memang ini disebabkan ekspor menurun akibat dari krisis global. Tentu harus dicarikan bagaimana supaya produk tekstil ini dapat diserap oleh pasar domestik kita,” kata Najib.

Najib menegaskan, pemerintah juga dapat mencari cara agar produk tekstil dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor. Menurutnya, di tengah situasi seperti saat ini perlu ada insentif dan disinsentif atau pengenaan pajak restribusi tinggi.

“Bagaimana supaya tekstil kita ini bisa bersaing dengan produk impor, nah ini perlu ada insentif di satu sisi dan ada juga disinsentif di sisi yang lain,” kata dia.

Najib menekankan, agar pemerintah dapat segera mengkaji cara tersebut. Hal itu perlu dilakukan guna mencegah masuknya krisis global ke tanah air dan kembali terjadinya PHK.

“Perlu dikaji lebih lanjut, yang jelas bahwa kepentinganya adalah menghadapi krisis global tidak berlanjut masuk ke negeri kita, kemudian tidak terjadinya lagi PHK terhadap buruh kita yang lain,” pungkas Najib.

Kendati begitu, di sisi lain Indonesia sendiri belum masuk dalam jurang resesi ekonomi nasional.

Hal tersebut jika mengacu kepada pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir di angka rata-rata lima persen.

“Ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di angka rata-rata 5 persen yang menunjukan sisi positif,” terangnya.

Kendati demikian, Najib meminta pemerintah harus tetap mewaspadai terkait resesi ekonomi.

“Harus mulai dari inflasi yang terkendali, menjaga daya beli serta intermediasi perbankan,” tutur legislator asal Dapil Jawa Barat 2 ini.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja di sektor industri tekstil mencapai 50 ribu pada periode Agustus 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengungkap alasan munculnya ancaman PHK. Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia, sehingga permintaan ekspor pun berkurang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement