Kopi TIMES

Politik Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Kamis, 25 Januari 2024 - 18:32 | 29.81k
Vito Ora Et Labora, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas.
Vito Ora Et Labora, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas.

TIMESINDONESIA, SUMATERA – Belakangan ini, perbincangan nasional menjadi hangat karena membahas mengenai draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menyusul perubahan status Jakarta sebagai daerah Khusus Ibukota yang beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta setelah Ibu Kota Negara dipindahkan ke IKN, Kalimantan Timur, tahun depan. Rancangan Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 72 pasal dan nantinya akan menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Sentral Perekonomian Nasional, Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi.

Namun, kontroversi muncul terutama terkait dengan Pasal 10 ayat 2 yang dinilai anti-demokrasi karena menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden dengan memperhatikan pendapat dan usulan DPRD. Dampaknya, rancangan Undang-Undang ini banyak menuai penolakan karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kebijakan penunjukan gubernur dan wakil gubernur langsung oleh presiden dinilai sebagai kemunduran dalam demokrasi karena akan mengembalikan negara ke masa sebelum reformasi, di mana kekuasaan terpusat pada presiden atau eksekutif. Ini menunjukkan adanya pengaruh politik dalam pembentukan hukum, yang tujuannya di sini menjadi dasar yang efektif untuk pelaksanaan program nasional.

Pemilihan kepala daerah, yang merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi, bila diabaikan dalam rancangan undang-undang ini, dapat membuka kemungkinan langkah serupa di provinsi-provinsi lain. Ini akan merugikan masyarakat karena hak suara mereka diabaikan. Kepala daerah seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat untuk memajukan daerahnya, bukan dipilih secara tidak demokratis.

Sudah sepatutnya bahwa konfigurasi politik negeri harus memberi peran aktif bagi rakyat dan tidak hanya bergantung pada keinginan pemerintah semata. Dengan demikian, penolakan terhadap rancangan Undang-Undang ini adalah hal yang wajar, mengingat dampak buruknya terhadap demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Apabila perbedaan dalam perlakuan terhadap Jakarta didasarkan pada sebutan "khusus", maka muncul pertanyaan mengapa hal tersebut perlu, terutama setelah Jakarta bukan lagi ibukota negara. Bahkan, jika Jakarta mendapat status "khusus", daerah lain yang sebelumnya menjadi ibukota negara juga berhak mendapatkan status serupa. Oleh karena itu, perlu pertimbangan lebih lanjut terkait kebijakan politik dan hukum mengenai perubahan tersebut.

***

*) Oleh : Vito Ora Et Labora, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES