Kopi TIMES

Bogem Mentah untuk Politisi Pendusta

Senin, 05 Februari 2024 - 14:45 | 38.03k
Zahid Ilyas, Dosen SKHB-IPB dan Penulis Lepas.
Zahid Ilyas, Dosen SKHB-IPB dan Penulis Lepas.

TIMESINDONESIA, BOGOR – Pernahkah anda dengar komplotan pencopet yang tertangkap, lalu menuduh korbannya sebagai pencuri? Mungkin belum pernah, karena memang tak sekeji itu perilaku sang pencopet: mencuri dan sekaligus memfitnah korbannya sendiri. Paling-paling mereka sekedar berupaya menyangkal perbuatannya. Itupun biasanya dilakukan sebelum bogem mentah polisi mendarat di mukanya. Tapi setelah bagian mukanya benjol di kanan-kiri dan tak kuat lagi menahan rasa nyeri, ujung-ujungnya sang pencopet pun mengakui perbuatannya.

Kelakuan sang pencopet ternyata beda dengan politisi. Tak sedikit politisi yang berbuat khianat tapi malah mengaku sebagai pihak yang dikhianati. Lalu bikin press conference di sana-sini. Dengan aksentuasi suara dibikin agak berat, raut muka tampak sedih plus tetesan air mata buaya, mereka mengatakan sebagai pihak yang terzalimi. Di khianati. Itulah fitnah bergaun playing victim, layaknya serigala berbulu domba. Tentu, harapannya agar rakyat menaruh simpati dan perolehan suara partainya dalam pemilu bisa melambung tinggi. 

Modus licik tersebut memang kerap dimainkan para politisi pendusta. Menohok lawan politiknya dengan keji, kemudian mengecoh persepsi masyarakat secara tak terpuji. Tapi masih efektifkah cara ini buat menarik simpati massa? Tentu saja tergantung pada aksesibilitas informasi dan kecerdasan masyarakat, momentum, ketokohan dan kredibilitas pelaku, serta seberapa sering modus itu dimainkan. Namun soal itu tak akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Kembali ke soal perilaku tadi, apakah perbuatan mencuri yang dilakukan sang pencopet dan perbuatan khianat yang dilakukan politisi setara bobot kesalahannya? Ini pertanyaan rumit. Yang pasti karena mencuri ada bukti kongkritnya, yakni barang yang diambil paksa dari si korban, maka perbuatan ini dengan mudah masuk ke ranah pidana. Sedangkan perbuatan khianat seringkali lebih ruwet dan abstrak. Ia mungkin masuk ke ranah etika, pidana atau keduanya, tergantung bobot dan kondisinya. 

Andai seorang lelaki berjanji meminang calon pasangannya, lalu di tengah jalan kepincut menikahi wanita lain yang lebih menarik, itu cuma persoalan etika biasa. Jenis pengkhianatan seperti ini sulit dicarikan pasal pidananya. Tapi bagaimana kalau ada politisi yang berkhianat, lalu menuduh pihak lain yang dikhianatinya sebagai pengkhianat? Nah, perbuatan ini selain masuk ke ranah etika, dapat pula masuk ke ranah pidana karena ada unsur tuduhan yang merugikan pihak lain. Namun kasus semacam inipun tak mudah diperkarakan, karena tipikal politisi pendusta biasanya amat lihai berkelit dan memutarbalikkan fakta. 

Pertanyaannya sekarang, mungkinkah politisi pendusta seperti itu diperlakukan sebagaimana layaknya pencuri? Siapa tahu kalau mereka dibikin benjol dari muka sampai ke ujung kaki akhirnya mau juga mengakui siapa sesungguhnya yang berkhianat dan siapa yang dikhianati. Siapa pendusta dan siapa yang di dustai. Seharusnya bisa diambil tindakan begitu, agar ada efek jera. Agar mereka tak lagi menebar fitnah dan dusta semaunya. 

Tapi adakah aparat penegak hukum yang berani menindak politisi pendusta seperti mereka menindak pencuri? Nah, itu soalnya. Sebab bukan rahasia lagi, kejujuran atau tepatnya keharusan berperilaku jujur di negeri ini hanya berlaku buat para pencopet kelas teri, pegawai rendahan atau masyarakat bawah. Sedikit saja mereka berbuat salah, hukum amat cepat dan keras menindaknya.

Sedangkan buat para politisi papan atas atau pejabat terhormat, lain lagi ceritanya. Dengan kekuatan sumberdaya yang mereka miliki, entah itu finansial, pengaruh, atau jaringan kekuasaan, mereka mampu menyumpal lubang-lubang kesalahan (pelanggaran) yang dibuatnya, baik itu pelanggaran pidana maupun etika. Maka, setidak jujur apapun perbuatan mereka dan se-dusta apapun ucapannya, label kejujuran pun mudah mereka dapatkan. Mereka seakan kebal dari kesalahan. Jargon “orang kecil tak boleh salah, orang besar tak harus benar” tampaknya semakin nyata dalam perilaku sistem kekuasaan di negeri kita.       
    
Jadi, mustahil dan percuma kita berharap bogem mentah polisi bisa mendarat di muka para politisi pendusta. Lalu, adakah yang dapat kita lakukan agar mereka tak seenak udelnya menebar fitnah dan dusta, terus mengelabui kita, dan lebih jauh lagi, agar mereka tak berkuasa atau menjadi bagian dari kekuasaan yang akan mengatur hidup kita? 

Jawabnya tentu saja ada. Bukankah sebenarnya kita bisa gunakan bogem mentah milik kita sendiri untuk menghajar mereka? Tentu, bukan seperti bogem mentah polisi dalam menindak pencuri. Bukan dengan cara kekerasan, apalagi anarki. Tapi cukup dengan satu cara jitu dan sederhana, yakni: jangan pilih mereka! Hapus tipikal politisi pendusta dari kamus pilihan politik kita. Entah itu dalam pemilihan legislatif, presiden, gubernur, bupati, atau walikota. 

Kini, tinggal menghitung hari menuju Pemilu 14 Februari 2024. Tunjukkan, bahwa kita bukan objek yang bisa mereka permainkan seenaknya dengan janji-janji politik murahan, bujuk rayu bansos, kartu-kartuan, atau gimmick yang menyesatkan. Tunjukkan, kita adalah pemilih terhormat, subjek amat penting dan menentukan, yang akan menjadi bagian dari arus perubahan untuk mengantarkan kehidupan bangsa dan negara ini ke jalur yang benar. Yakni, kehidupan yang memberikan ruang kebebasan, kesempatan, kesetaraan dan keadilan bagi segenap warganya.   

Ya, mari jadikan Pemilu kali ini sebagai momentum perlawanan konstitusional kita bersama. Ayunkan langkah kita ke bilik suara dengan hati yang bersih, niat yang lurus dan pikiran waras. Gunakan hak suara kita untuk memilih Calon Politisi (Legislatif) terbaik dan Paslon Pemimpin Nasional (Presiden-Wakil Presiden) terbaik bagi negeri tercinta. Itulah satu-satunya cara dan kesempatan kita melepaskan bogem mentah untuk menghukum politisi pendusta. Dan sekaligus, itulah bentuk partisipasi dan kontribusi positif kita sebagai warga negara demi terwujudnya perubahan kehidupan bangsa yang lebih baik ke depan.

Ayo, di bilik suara nanti, saatnya sindiran ala Gen-Z yang viral di media sosial: “Cape-cape datang ke bilik suara, pilihnya Paslon nirgagasan dan niretika, yang bener aja. Rugi doong” kita respon dengan: “Rame-rame ke bilik suara, pilih Paslon bermutu dan beretika aja, demi perubahan terbaik buat semua. Keren doong.   

***

*) Oleh : Oleh: Zahid Ilyas, Dosen SKHB-IPB dan Penulis Lepas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES