Kopi TIMES

Dana Setoran Haji dan Investasinya tidak Dikenai Pajak

Sabtu, 11 Mei 2024 - 00:35 | 20.60k
Samsul Arifin, S.E., Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Samsul Arifin, S.E., Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pajak Penghasilan dikenakan atas segala bentuk penghasilan dengan nama dan bentuk apapun baik yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang atau modal baik yang melakukan usaha maupun tidak. 

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Penerimaan Keuangan Haji meliputi setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)/BPIH Khusus, nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dana efisiensi keuangan haji, Dana Abadi Umat (DAU) dan sumber lain yang sah dan mengikat.

Sesuai definisi diatas BPKH merupakan Wajib Pajak Badan dan menerima penghasilan sehingga mempunyai kewajiban membayar Pajak Penghasilan, namun apakah BPKH diberikan fasilitas khusus atau pembebasan Pajak Penghasilan?

Pengelolaan dana haji di Indonesia mengalami perkembangan, dana haji awalnya dikelola oleh Kementerian Agama sesuai UU No. 17 tahun 1999 kemudian dalam perkembangan terakhir dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai UU No 34 tahun 2014.

Peralihan pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama ke BPKH membawa sejumlah konsekuensi salah satunya terkait pola pengelolaan investasi. Jika semula investasi keuangan haji hanya ditempatkan pada deposito berjangka syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maka sejak dikelola BPKH investasi keuangan haji menjadi lebih luas.

Sesuai amanat Undang-Undang, investasi keuangan haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, termasuk kewajiban perpajakan yang timbul akibat investasi tersebut.

Dana Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan diatur secara khusus pada Bab II Pajak Penghasilan Bagian Keempat Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.03/ 2021.

Dana setoran BPIH/BPIH Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrument keuangan tertentu yang diterima BPKH dikecualikan dari objek PPh. 

Pertama, imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Kedua, imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.

Ketiga, dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri.

Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis.

Kelima, penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah.

Dalam ketentuan normal bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito dikenai PPh final sebesar 20%, namun PPh bunga tersebut tidak dikenakan kepada BPKH.

BPKH cukup meminta surat keterangan ke Kantor Pajak tempat terdaftar, surat keterangan tersebut menjadi dasar bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan BPKH untuk tidak melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan PPh.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk pajak atas imbal hasil sukuk, SBSN, Surat Perbendaharaan Syariah Negara, deviden, bagian laba dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (reksadana) sebagaimana dijelaskan diatas, dan pajak untuk pembelian emas batangan atau rekening emas yang seharusnya dikenakan PPh 22.

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh tidak termasuk penghasilan dari pengembangan DAU. Dalam hal penghasilan dari pengembangan DAU yang dikenai PPh bersifat final tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, BPKH menyetor sendiri PPh yang terutang.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh BPKH selain dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dan penghasilan dari pengembangan DAU yang PPhnya disetor sendiri oleh BPKH dikenai PPh sesuai ketentuan perpajakan.

BPKH harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final atau menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak.

Pajak selain mempunyai fungsi budgetair (anggaran) dalam rangka mengumpulkan pendapatan negara juga menjalankan fungsi Regulerend (mengatur), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengecualian Pajak BPKH menunjukkan bahwa Pajak dapat menjalankan fungsi regulerend.

Pengecualian Pajak BPKH diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi nilai manfaat yang dapat digunakan untuk alokasi subsidi biaya haji jemaah berangkat, biaya operasional BPKH, dan program kemaslahatan dari nilai manfaat DAU alokasi jemaah tunggu.

***

*) Oleh : Samsul Arifin,S.E., Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES