Demo Mahasiswa dan #IndonesiaGelap Sebagai Sinyal Krisis yang Tak Bisa Diabaikan

TIMESINDONESIA, MALANG – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dengan tagar #IndonesiaGelap menjadi sinyal kuat ketidakpuasan publik terhadap kondisi negara saat ini. Demo ini berawal dari meningkatnya keresahan masyarakat terkait berbagai kebijakan yang dianggap tidak transparan, membahayakan kepentingan rakyat, serta menutup ruang kritik. Isu-isu seperti korupsi yang semakin merajalela, pengekangan kebebasan berpendapat, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat kecil, hingga ketimpangan sosial yang semakin nyata menjadi pemicu utama gerakan ini.

Tagar #IndonesiaGelap bukan hanya sekadar simbol protes, tetapi juga gambaran dari rasa frustrasi mahasiswa dan masyarakat terhadap masa depan negara yang dianggap semakin suram. Fenomena ini bukanlah kali pertama mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan. Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa kerap menjadi motor perubahan, dari runtuhnya rezim otoriter hingga penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Kini, mereka kembali dengan tuntutan yang jelas: transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak demokratis.

Advertisement

Salah satu tuntutan utama dalam demo ini adalah desakan agar pemerintah lebih transparan dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Ini terlihat dari berbagai keputusan penting yang berdampak besar pada kehidupan rakyat, tetapi minim diskusi publik dan partisipasi dari akademisi maupun masyarakat sipil. Transparansi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi indikator utama apakah pemerintahan benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya melayani kepentingan segelintir elite.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Selain itu, mahasiswa menyoroti pelemahan institusi demokrasi, terutama dalam aspek kebebasan berpendapat. Maraknya kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, dan jurnalis yang mengkritik pemerintah menunjukkan adanya kecenderungan otoritarianisme baru yang perlahan mengikis demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi ironi besar bagi negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Pemerintah seharusnya menerima kritik sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan malah membungkamnya dengan berbagai cara.

Tuntutan lainnya adalah perbaikan kebijakan ekonomi yang dinilai semakin tidak berpihak pada rakyat kecil. Mahasiswa menyoroti ketimpangan yang semakin melebar, di mana kebijakan ekonomi lebih menguntungkan korporasi besar dan investor asing dibandingkan masyarakat miskin. Mulai dari harga kebutuhan pokok yang melonjak, sulitnya akses terhadap lapangan pekerjaan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat lokal menjadi bagian dari alasan mengapa gerakan ini semakin membesar. Kebijakan ekonomi yang berkeadilan seharusnya menjadi prioritas, bukan justru membiarkan rakyat terus tertindas oleh sistem yang tidak berpihak kepada mereka.

Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana seharusnya pemerintah merespons gelombang demonstrasi ini? Sikap pemerintah terhadap demo mahasiswa selama ini cenderung represif, mengerahkan aparat keamanan untuk meredam aksi dengan kekerasan, serta melakukan propaganda yang mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Cara ini jelas tidak akan menyelesaikan akar permasalahan, justru hanya memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Reaksi berlebihan dengan menggunakan pendekatan koersif hanya akan semakin membuktikan bahwa negara benar-benar berada dalam keadaan gelap seperti yang digaungkan mahasiswa.

Sikap yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah dengan membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka. Demonstrasi mahasiswa bukan sekadar ajang untuk turun ke jalan, melainkan bentuk keprihatinan nyata terhadap kondisi negara. Alih-alih membungkam mereka, pemerintah seharusnya melihat gerakan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang bermasalah. Melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil dalam diskusi kebijakan akan membantu pemerintah mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendekatkan diri kepada rakyat.

Selain itu, pemerintah juga harus segera menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi kerap menguap begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini menambah kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika pemerintah serius ingin meredam aksi protes, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan keberpihakan kepada keadilan dengan menindak tegas para pelaku korupsi tanpa kompromi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga gerakan ini tetap murni dan tidak disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Demonstrasi mahasiswa harus tetap menjadi gerakan yang fokus pada kepentingan rakyat, bukan alat bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus tetap kritis dan waspada terhadap segala bentuk manipulasi yang dapat merusak tujuan utama gerakan ini.

Tagar #IndonesiaGelap adalah refleksi dari kondisi negara yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan. Jika pemerintah tidak segera melakukan introspeksi dan memperbaiki berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, bukan tidak mungkin gerakan ini akan semakin besar dan meluas. Sudah saatnya negara mendengar suara rakyatnya, bukan justru menutup telinga dan terus berjalan di jalur yang sama. Sebab, sebuah bangsa hanya bisa maju jika pemerintahannya bersedia menerima kritik, berbenah, dan benar-benar berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir elit yang berkuasa. ***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.