Mendes PDTT RI Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI), Abdul Halim Iskandar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta, Selasa (18/8/2020). 

LHP tersebut berkaitan dengan laporan keuangan Kemendes PDTT RI tahun anggaran 2019, yang diserahkan langsung oleh anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi.

Advertisement

Menteri Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, akan langsung menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK RI usai menerima LHP tersebut. 

Menteri Halim ingin persoalan-persoalan yang berhubungan dengan LHP dapat ditangani sedini mungkin.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI harus dilakukan setiap waktu untuk menghindari terjadinya penumpukan. 

Pasalnya, penumpukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI akan menjadi tambahan beban pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. “Saya harap ada percepatan-percepatan penyelesaian supaya tidak menjadi beban di kemudian hari,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Achsanul Qosasi mengakui, sistem pelaksanaan penyerahan LHP kepada kementerian tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Jika sebelumnya penyerahan LHP diberikan di kantor BPK RI, maka tahun ini anggota BPK RI berkeliling ke kantor kementerian untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19.

“Biasanya kami (BPK RI) mengundang para menteri ke BPK untuk penyerahan (LHP). Tahun lalu Pak Eko (Eko Putro Sandjojo) yang hadir. Tapi karena pandemi (covid 19), akhirnya BPK mengalah keliling ke kementerian-kementerian,” ungkap Achsanul saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ke Mendes PDTT RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.