Pemerintahan

Pemkab Sleman dan Kejari Sleman Tandatangani Nota Kesepakatan Kerja Sama Bidang Hukum

Selasa, 14 Mei 2024 - 21:49 | 13.84k
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Ery Syarifah usai penandatanganan kerja sama. (Foto: Prokopim Sleman)
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Ery Syarifah usai penandatanganan kerja sama. (Foto: Prokopim Sleman)

TIMESINDONESIA, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sleman menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sleman terkait bidang hukum. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Sleman dan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman bertempat di Ruang Rapat Bupati Sleman, Selasa (14/5/2024). 

Kerja sama antara Pemkab Sleman dengan Kejaksaan Negeri Sleman ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Pemkab Sleman, dengan objek sinergi yaitu pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di bidang hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Ery Syarifah menyampaikan bahwa ruang lingkup kerja sama antara Pemkab Sleman dengan Kejaksaan Negeri Sleman ini meliputi beberapa hal di antaranya, konsultasi hukum, pelayanan bantuan hukum litigasi maupun non-ligitasi, serta pendampingan hukum pada pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. 

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis kedua pihak.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesepakatan bersama antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan Pemkab Sleman untuk menyinergikan pelaksanaan kegiatan dalam bidang hukum di Kabupaten Sleman.

Ia berharap, kesepakatan ini dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Sleman. 

Lebih lanjut, Kustini mengatakan bahwa bagi pemda, ketentuan hukum menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Maka dari itu, dia menilai konsultasi pendampingan hukum sangat dibutuhkan bagi perangkat daerah. 

"Setiap ketugasan yang dilakukan tidak terlepas dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk mencermati ketentuan hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan tugas pemerintah," jelasnya. 

Kustini juga berharap kesepakatan bersama ini dapat memberikan layanan bantuan hukum, pendampingan, pendapat hukum dan audit hukum terhadap permasalahan hukum kepada Pemkab Sleman.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama juga diserahkan piagam penghargaan oleh Bupati Sleman kepada Plt. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai tim pendampingan sinergi kerja sama bidang hukum Pemkab Sleman Tahun 2023. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES