Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo, Pengamat: Konsekuensi Besarnya Koalisi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahnya menjadi 44 kementerian, dari 34 kementerian yang ada saat ini.

Pengamat politik Ujang Komarudin memandang, penambahan kementerian di kabinet Prabowo tersebut adalah konsekuensi dari besarnya koalisi pada Pilpres 2024. Menurutnya, partai-partai pengusung dan pendukung pasti ingin mendapat posisi tersebut.

Advertisement

"Ada kesepakatan mengikat janji bersama berkoalisi lima tahun ya, konsekuensi itu ya adalah memberi posisi kepada partai-partai koalisi. Dan itu konstruksi umum dalam praktik politik," katanya pada TIMES Indonesia, Jumat (20/9/2024).

Menurut dosen Universitas Indonesia (UI) itu, hal tersebut adalah wajar saja dalam konteks politik Indonesia. "Yang namanya partai politik, kalau berkoalisi pasti ingin mendapat jatah kursi menteri," jelasnya.

Yang penting, kata dia, Prabowo tak asal menunjuk siapa sosok-sosok yang akan menjadi membantunya nanti. Menurutnya, menteri Prabowo harus dari figus yang tepat sesuai tugasnya.

"Hal yang urgent dilakukan adalah harus mencari sosok-sosok, figur-figur punyak kapasitas, punyak kapabilitas, punyak keahlian, punyak integritas. Itu yang harus dimunculkan," katanya.

Ia juga melihat, bahwa menteri-menteri di kabinet Presiden Jokowi saat ini, akan juga diakomodasi oleh Prabowo untuk masuk sebagai pembantunya.

Apalagi, kata Ujang, Prabowo sendiri sudah secara terbuka menyampaikan hal tersebut kepada publik, bahwa menteri Jokowi akan diajak bergabung di pemerintahan periode 2024-2029.

"Itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan pidatonya kan. Dan itu secara terbuka disampaikan oleh Pak Prabowo dibanyak media, di banyak kesempatan," katanya.

Apa yang akan dilakukan Prabowo tersebut, lanjut dia, adalah logis. Karena misi Prabowo di Pilpres 2024 lalu adalah berkelanjutan atau meneruskan program Presiden Jokowi.

"Dan itu konsekuensi dari katakanlah keberlanjutan. Salah satunya ya akomodasi kabinet Jokowi ke kabinet Prabowo-Gibran. Tapi ya harus dicari (sosok menteri Jokowi) yang bagus-bagus," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.