Tinjau Peternakan Sapi di Pujon, Pj Gubernur Jatim Masifkan Vaksinasi PMK

TIMESINDONESIA, MALANG – Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Penjabat (Pj) Gubernur Adhy Karyono bahkan telah mengeluarkan kebijakan ketat terkait lalu lintas hewan ternak antarwilayah.

Berdasarkan Data Dinas Peternakan Jatim, sejak 1 Desember 2024 sampai 10 Januari 2025, terdapat 11.317 sapi terpapar PMK. 

Advertisement

Kondisi 70 persen hewan ternak dalam proses penyembuhan, 22 persen sembuh, sementara sisanya mati dan dipotong paksa. Saat ini Pemprov Jatim sudah melakukan vaksinasi.

"Tercatat ada 25 ribu vaksin yang sedang berjalan, ditambah vaksin dari APBD sebanyak 325 ribu dan dari kementerian pertanian sebanyak 1,4 juta vaksin," terang Pj Gubernur Adhy saat meninjau tempat peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1/2025).

Peninjauan itu memang bertujuan untuk mengantisipasi PMK agar tidak semakin meluas menjangkiti hewan ternak di Jatim.

"Kita benar-benar mengantisipasi PMK dimulai dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi serta hewan ternak lainnya, membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan," jelas Adhy. 

Merebaknya kasus PMK membuat Adhy meminta kepada seluruh koperasi untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri seperti yang dilakukan koperasi SAE Pujon.

Pj Gubernur Adhy meninjau peternakan sapi di KOP Sae Pujon di tengah merebaknya PMK, Sabtu (11/1/2025). (FOTO: Dok. Humas Pemprov Jatim)

Menurutnya, aksi strategis ini bisa dijadikan contoh untuk bersama-sama secara masif memerangi wabah PMK. 

"Ketika wabah PMK kembali melonjak, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak sapi," tuturnya. 

"Koperasi mengurus dan anggota memelihara hewan yang sudah sehat. Sedangkan kepemilikan sapi pribadi, vaksin masih tetap menjadi tanggung jawab kami," imbuhnya. 

Adhy menyebut, saat ini ada 25 ribu vaksin yang sedang berjalan, ditambah vaksin dari APBD sebanyak  325 ribu dan dari kementerian pertanian sebanyak 1,4 juta vaksin. 

"Memang kebutuhan vaksin 6-7 juta vaksin. Akan kami masifkan seiring dengan terjadinya peningkatan PMK," ujarnya.  

Tercatat sejak 1 Desember 2024 sampai 10 Januari 2025, terdapat 11.317 sapi yang mana kondisinya 70 persen proses penyembuhan, 22 persen sembuh dan sisanya mati dan dipotong paksa. 

“Ini belum besar karena prosentase 3 persen dari populasi," ujarnya. 

Terkait kebijakan menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari, Adhy mengaku sudah ada tiga kabupaten yang menjalankan kebijakan ini. Yakni Tulungagung, Situbondo dan Ponorogo. Namun, ketiganya masih dalam kontrol Pemprov Jatim.  

"Pemprov belum sampai ke sana. Sebab, masih mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan masih ada langkah lain untuk mencegah PMK. Semua harus berseiring mengatasi penyakit namun ekonomi juga harus tetap bergeliat," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.