Pemanfaatan Lahan Aset Pemkot Surabaya Serap 208 MBR Sepanjang April-Oktober

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pemkot Surabaya terus mengupayakan pemberdayaan ekonomi  terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan aset-aset Bekas Tanah Kas Desa (BTKD).

Gagasan ini dibuat dengan harapan warga Surabaya bisa berdaya, sehingga ekonominya meningkat. 

Advertisement

Aset BTKD digunakan untuk pertanian perikanan dan non pertanian perikanan oleh MBR. Seperti Sentra Kuliner dan Sebtra Wisata. Pemanfaatan aset tersebut mampu menyerap 208 MBR sepanjang April-Oktober 2022.

Sebagai rincian, pada April menyasar 10 MBR di BTKD Tambak Wedi (budidaya pertanian, perikanan, peternakan) dan BTKD Sumber Rejo 4 MBR (budidaya perikanan). 

Pada Mei 2022 menyasar BTKD Jeruk (5 MBR), Tahura Jeruk (5 MBR), Sentra Kuliner SIR (6 MBR). Kemudian Juni menyasar BTKD Wonocolo (3 MBR), BTKD Lakarsantri (2 MBR), BTKD Sumber Rejo (19 MBR). 

Pada Juli 2022 menyasar BTKD Semolowaru (5 MBR), BTKD Sumber Rejo (8 MBR), BTKD Dukuh Sukorejo (2 MBR), BTKD Lakarsantri (3 MBR), BTKD Jambangan (4 MBR), BTKD Sememi (2 MBR). 

Data MBR penerima manfaat dan lokasi BTKD milik Pemkot Surabaya. (FOTO: Dok. Humas Pemkot Surabaya)

Agustus 2022 menyasar BTKD Waru Gunung (5 MBR), BTKD Medokan Semampir (2 MBR), dan Sentra Kuliner SIB (18 MBR). 

Sedangkan pada September 2022 menyasar BTKD Balas Klumprik (4 MBR), BTKD Bangkingan (1 MBR), Sentra Kuliner SIB (18 MBR), Lapak Ikan Segar di Adventure Land SIR (6 MBR), dan Pedagang Souvenir Adventure Land (2 MBR). 

Lalu pada Oktober 2022 program ini menyasar Jukir Adventure Land (5 MBR), ATV Adventure Land (6 MBR), Perahu Wisata Adventure Land (6 MBR), Makan Minuman Adventure Land (1 MBR), Kuda Adventure Land (10 MBR), Perahu Kanoe Kayak (9 MBR), Perahu Sekoci 2-4 Orang (14 MBR), Perahu Sekoci 4-6 Orang (5 MBR), Sepeda Air (10 MBR), Lapak Ikan Segar (1 MBR), KRM Wonorejo (5 MBR) dan BTKD Jambangan (2 MBR). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, MBR diharapkan bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya, baik dalam sektor pertanian dan non pertanian tersebut. 

"Surabaya memiliki banyak aset, maka untuk mengentaskan kemiskinan, gizi buruk maupun stunting, maka harus ada pekerjaan untuk warga kami yang menganggur," kata Eri. 

Dia melanjutkan, pemerintah yang berperan sebagai fasilitator, memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan untuk menaikkan taraf hidup. Maka, lahan tersebut harus dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang berasal dari kalangan MBR Kota Surabaya. 

"Jumlah MBR di Surabaya sebanyak 979,624 jiwa dan hal ini harus bisa berkurang pada tahun 2022, menjadi 300 ribu jiwa. Bagaimana caranya? Pemerintah bersama DPRD Kota Surabaya dan stakeholder akan saling bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan," tuturnya. 

Selain itu, pada proses pengolahan lahan, para MBR akan mendapat pendampingan oleh para ahli. Pemkot Surabaya juga membagi mereka dalam memanfaatkan lahan, yaitu berdasarkan lokasi tempat tinggal. Hal ini dilakukan, untuk upaya antisipasi adanya aset yang akan dimanfaatkan oleh perseorangan. 

"Jadi sudah ada nama-nama kelompok MBR yang bertanggung jawab di setiap lahan dan pasti akan menjadi pengawasan kami dan DPRD Kota Surabaya," katanya. 

Dia menjelaskan, program Padat Karya ini juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM. 

"Ini menjadi tantangan, karena kita harus merubah pola pikir masyarakat yang terbiasa ingin mendapat bantuan, untuk mau bekerja dan berusaha. Disisi lain, kita terus memberikan pelatihan, agar mereka terbiasa mandiri. Insya Allah, kekuatan itu akan kita lakukan bersama DPRD Surabaya," ucapnya.

Diketahui, Pemkot Surabaya terus mengupayakan pemberdayaan ekonomi  terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan aset-aset Bekas Tanah Kas Desa (BTKD). (adv)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.