Peristiwa Nasional

Istana Tunggu Surat Resmi DPR Terkait RUU Daerah Khusus Jakarta

Rabu, 06 Desember 2023 - 16:24 | 20.06k
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kemensetneg. (FOTO: Farid Abdullah/ TIMES Indonesia)
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kemensetneg. (FOTO: Farid Abdullah/ TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menantikan surat resmi dari DPR terkait naskah Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Penjelasan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kontroversi yang timbul terkait penunjukan langsung gubernur Jakarta dalam RUU DKJ.

Dalam naskah RUU tersebut disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta akan diangkat dan dicopot oleh Presiden, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari DPRD.

"Pasal 10 ayat (2) menyatakan, 'Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dan pendapat DPRD,'" demikian bunyi naskah tersebut yang dikutip pada Rabu (6/12/2023).

Ari menyatakan bahwa RUU DKJ merupakan inisiatif dari DPR, dan hingga kini, pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR bersama dengan naskah RUU DKJ.

"Harap dicatat bahwa RUU Daerah Khusus Jakarta adalah inisiatif DPR. Saat ini, pemerintah sedang menanti surat resmi dari DPR," ungkapnya kepada wartawan pada Rabu (6/12/2023).

Setelah menerima naskah RUU DKJ, Presiden akan menugaskan beberapa menteri untuk menyusun Daftar Investarisasi Masalah (DIM) pemerintah. Ari menekankan bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak selama proses penyusunannya.

"Dalam rangka penyusunan DIM, pemerintah terbuka terhadap masukan berbagai pihak," kata Ari.

"Proses berikutnya, Presiden menyurati DPR menunjuk sejumlah menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan dengan DPR, disertai DIM pemerintah," tambahnya.

Pasal mengenai penunjukan langsung Gubernur Jakarta dalam RUU DKJ telah menarik perhatian berbagai fraksi di DPR. Reaksi dari fraksi-fraksi tersebut bervariasi. Baleg DPR telah menyetujui draf hasil penyusunan RUU DKJ, sedangkan fraksi seperti PDIP, Gerindra, PPP, dan Demokrat menyatakan persetujuan. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PAN menyetujui dengan memberikan catatan, sedangkan hanya fraksi PKS yang menolak.

Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, memberikan klarifikasi mengenai tujuan pemilihan gubernur Jakarta yang diatur dalam RUU DKJ. Menurutnya, hal tersebut tidak sepenuhnya menghapus sistem demokrasi.

"Gubernur Jakarta diangkat diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD. Sehingga usulan atau pendapat dari DPRD itu, DPRD akan bersidang siapa nama-nama yang akan diusulkan," jelasnya pada wartawan.

Menurut Baidowi, hal ini tetap mencerminkan proses demokrasi, dan penunjukan langsung tersebut juga disebabkan oleh keberadaan banyak aset nasional di Jakarta yang masih memerlukan campur tangan pemerintah pusat.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES