Lowongan CPNS BPK 2024: Tersedia 154 Formasi, Simak Link Pendaftarannya di Sini

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menawarkan 154 formasi. Peluang ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan ingin bergabung dengan BPK untuk berkontribusi dalam menjaga keuangan negara.

Dalam rekrutmen tahun ini, BPK menyediakan formasi untuk dua kualifikasi pendidikan: Diploma IV dan Sarjana (S1). Berikut rincian posisi yang dibuka berdasarkan informasi dari laman BPK RI.

Advertisement

• Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Ahli Pertama: 142 formasi.
• JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama: 10 formasi.
• Jabatan Pelaksana (Japel) Konselor: 2 formasi.

Para pelamar yang berhasil lolos seleksi akan ditempatkan di berbagai kantor BPK yang tersebar di seluruh Indonesia, sesuai dengan regional yang dipilih saat pendaftaran.

Persyaratan Umum

Calon pelamar harus berusia antara 18 hingga 35 tahun, sesuai dengan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah. Selain itu, pelamar diwajibkan untuk memilih unit kerja berdasarkan regional, yaitu:

• Regional Sumatera
• Regional Jawa
• Regional Kalimantan
• Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara

Gaji dan Keuntungan

BPK menawarkan gaji yang menarik bagi CPNS yang berhasil lolos seleksi, yaitu berkisar antara Rp 15.000.000 hingga Rp 19.000.000 per bulan. Gaji ini mencerminkan komitmen BPK dalam memberikan kesejahteraan bagi para pegawainya.

Pendaftaran dan Proses Seleksi

Pendaftaran CPNS BPK 2024 akan dilaksanakan secara online melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id atau https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/

Proses pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024. Pastikan Anda mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan mendaftar sebelum batas waktu yang ditentukan.

Sebagai informasi, BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memastikan keuangan negara dikelola dengan baik dan transparan. BPK berperan penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, sehingga dapat meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan publik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.