Pilkada 2024 Diprediksi Lebih Rawan, Bawaslu Siapkan Langkah Mitigasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa situasi Pilkada 2024 akan lebih rawan dibandingkan dengan kondisi pemilihan presiden atau legislatif. Menurutnya, tren kerawanan di pilkada lebih tinggi karena hampir semua tempat kerusuhan terjadi pada pilkada.

“Lebih rawan, tren di pilkada lebih rawan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak,” kata Bagja saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Badung, Selasa (30/7/2024).

Advertisement

Bagja menjelaskan bahwa kerawanan ini terjadi karena adanya kedekatan yang lebih antara pemilih dan calon kepala daerah, bahkan sering diwarnai oleh unsur kekeluargaan dalam kompetisi.

Bawaslu RI telah memetakan tingkat kerawanan dalam setiap pemilihan ke dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dibagi dalam empat dimensi: konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Dari empat dimensi ini, dimensi kontestasi dan sosial politik diperkirakan akan meningkat pada Pilkada Serentak 2024.

"Empat dimensi yang kami petakan adalah konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Dimensi kontestasi pasti akan mengalami permasalahan, begitu pula dengan konteks sosial politik yang juga meningkat saat pilkada," ujarnya.

Oleh karena itu, Bagja menekankan pentingnya ketersediaan anggaran pada tahap pencalonan, karena situasi rawan mulai muncul pada tahap ini. “Sudah diingatkan saat pencalonan kenapa harus anggaran itu ada karena saat itu ada pengerahan massa, teman-teman yang mengawas harus ada anggarannya,” jelasnya.

Di wilayah rapat koordinasi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Bawaslu RI mencatat status kerawanan untuk Pemilu 2024 berada pada tingkat rawan sedang.

Bagja menambahkan bahwa di Bali masih terdapat beberapa wilayah yang rawan, meskipun tidak sebanyak di NTT dan NTB. Namun, ia meyakini bahwa situasi pada Pilkada Serentak 2024 perlu lebih diwaspadai.

“Tidak mungkin tidak ada kejadian karena kabupaten/kota yang paling kita harus waspadai, bukan gubernur. Pemilihan gubernur relatif aman,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun status kerawanan Bali, NTB, dan NTT pada Pemilu 2024 berada pada tingkat rawan sedang, indeks kerawanan pilkada dapat berubah berdasarkan pengalaman dari pilkada sebelumnya.

"Biasanya belajar dari pilkada sebelumnya, ada kerusuhan pilkada sebelumnya pasti indeksnya tinggi. Misalnya Makassar pasti tinggi karena pernah ada kerusuhan pilkada sebelumnya, itu menjadi parameter, nanti supaya tidak terjadi harus mitigasinya seperti apa,” tutur Rahmat Bagja.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.