Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Dorong Penguatan Atlet Jelang Porprov Jatim IX

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Komisi E DPRD Jatim baru saja menggelar rapat kerja bersama KONI Jatim dan Dispora Jatim. Rapat tersebut membahas sejumlah poin penting terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX 2025 hingga pemberdayaan atlet purna tugas.

Beberapa poin utama rapat mencakup jadwal pembukaan dan penutupan, persiapan pra-Porprov, serta peluncuran ikon dan maskot pada April mendatang.

Advertisement

Pembukaan Porprov Jatim IX 2025 direncanakan berlangsung pada 28 Juni 2025 di Kota Malang. Sedangkan penutupan dilaksanakan 5 Juli 2025 di Kabupaten Malang. 

Terdapat 65 cabang olahraga dan 86 disiplin cabang olahraga. Yang terbagi di Kabupaten Malang (32 disiplin cabang olahraga), Kota Batu (16 disiplin cabang olahraga) dan Kota Malang (41 disiplin cabang olahraga ). 

Terdapat 1031 nomor perlombaan yang memperebutkan 2355 medali emas, 2355 medali perak dan 3114 medali perunggu.

Rapat ini menyoroti kesiapan fasilitas, kendala anggaran untuk atlet, mekanisme dukungan dari berbagai pihak, serta koordinasi teknis seperti parkir dan lalu lintas pada pelaksanaan Porprov nanti.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi KONI Jatim yang menjadikan Porprov ini salah satu langkah talent scouting untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

"Saya berharap Porprov ini sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan yang berdampak pada ekonomi daerah tuan rumah," kata Cahyo Harjo, Jumat (21/3/2025).

Di sisi lain, ia berharap Puslatda Jatim yang menjadi program pembinaan prestasi dan ekonomi atlet daerah bisa segera dilaksanakan kembali pasca PON 2024.

Secara khusus, Cahyo Harjo mengapresiasi program data tunggal insan olahraga yang diinisiasi oleh Dispora Jatim.

Data tunggal ini dinilai dapat memetakan prospek atlet di daerah termasuk mendata pelatih daerah yang diharapkan sesuai standarisasi kualitas pelatih cabor prestasi.

"Terkait data tunggal atlet adalah good solution dan perlu adanya standarisasi pelatih," katanya.

Melalui koordinasi yang matang tersebut, diharapkan Porprov Jatim IX 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta.

Sementara, Komisi E juga menemukan beberapa kendala terkait atlet karena kepala daerah tidak mengirim atletnya melalui Dispora, karena disinyalir terkendala pembiayaan atau anggaran. Begitu pula kendala pembiayaan untuk melaksanakan recruitment atlet.

Kendala selanjutnya adalah belum diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai Penetapan KONI Jawa Timur sebagai Penyelenggara Porprov Jatim IX Tahun 2025.

"Untuk Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Tuan Rumah Porprov Tahun 2025 sudah diterbitkan sejak 2023," kata Cahyo.

Pihak Dispora, kata Cahyo, perlu memastikan anggaran yang tersedia dan mekanisme sharing dengan anggaran pemerintah daerah setempat.

Karena pada kesempatan rapat itu, Dispora Jatim memberikan usulan terkait review ulang peraturan nomor 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Usulan lain mencakup persiapan anggaran terkait perbaikan venue serta memastikan perbaikan tanggung jawab venue dibebankan ke pihak siapa.

Di sisi lain, dalam memberikan apresiasi pada atlet, pihak panitia mengusulkan sertifikat tiap-tiap cabang olah raga guna sebagai bentuk apresiasi pada atlet dan sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai salah satu prestasi non akademik ketika akan masuk jenjang sekolah.

Tak kalah penting, kesejahteraan atlet purna juga menjadi perhatian, termasuk program pemberdayaan dan peningkatan akademik bagi mereka.

"Dalam masa purna atlet, kesejahteraan para atlet perlu mendapat perhatian khusus. Atlet umumnya memiliki prestasi non-akademik yang gemilang, tetapi sering kali tertinggal dalam bidang akademik," ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan program penguatan akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, berbeda dari siswa non-atlet.

"Selain itu, untuk atlet yang telah pensiun, perlu dipikirkan upaya pemberdayaan agar tetap produktif," sambungnya.

Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai sektor, seperti UMKM dan instansi terkait guna membuka peluang baru bagi mereka di dunia kerja atau wirausaha.

Tak lupa, Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini mendorong adanya program kerja sama antara KONI Jatim dan Dispora Jatim dengan stakeholder ekonomi untuk memerhatikan dan memberdayakan atlet pasca produktif tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.