Pemerintahan
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merampungkan peta jalan (roadmap) OJK 2022-2027. Roadmap ini berisikan permasalahan, tantangan, dan program kerja selama 5 (lima) tahun dari kepemimpinan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang telah dilantik sejak tahun lalu.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama ADK OJK di Senayan, Kamis 25 Mei 2023, mengmbau OJK agar melaksanakan roadmap tersebut secara maksimal.
"Kami ingin menyampaikan apresiasi atas penyempurnaan roadmap ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami juga sudah diakomodir, seperti kebijakan kendaraan listrik dan hilirisasi industri, sinkronisasi dengan peta jalan sektoral, pengawasan terintegrasi, edukasi dan perlindungan konsumen, penanganan pengaduan konsumen, serta penanganan investasi ilegal dan pinjol ilegal,” ungkap Puteri.
Puteri menekankan bahwa sebaik-baiknya produk perencanaan, tentu yang terpenting adalah segera dijalankan sebaik mungkin, dan nantinya juga dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai dinamika terkini.
“Seperti halnya kasus serangan siber hingga dugaan kebocoran data nasabah yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI), yang membuat layanan lumpuh beberapa hari dan pastinya sangat merugikan bagi nasabah, terutama mereka yang tinggal di Aceh. Bahkan, Pemprov Aceh kini mempertimbangkan untuk membuka peluang bank konvensional kembali beroperasi,” urai Puteri.
Lebih lanjut, Puteri menilai kejadian ini harus menjadi perhatian dalam Roadmap OJK untuk semakin meningkatkan upaya mitigasi terhadap serangan siber dan kebocoran data nasabah di industri jasa
keuangan, termasuk perbankan syariah.
"Untuk itu, kami juga ingin mendapat penjelasan dari hasil penyelidikan dan investigasi OJK terkait kasus yang menimpa BSI tersebut. Khususnya, evaluasi OJK terhadap manajemen risiko dan sistem ketahanan dan keamanan siber BSI,” ujar Puteri.
Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menekankan agar Roadmap OJK, khususnya terkait penguatan edukasi dan perlindungan konsumen harus dijalankan secara optimal. Mengingat masih cukup lebarnya celah antara tingkat inklusi dan literasi keuangan.
Saat ini, kata dia, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 85,10 persen, tetapi literasi keuangan masih di kisaran 49,68 persen. Bahkan, bila ditinjau secara sektoral, masih sangat timpang antara literasi di sektor perbankan yang sudah mencapai 49,93 persen dengan sektor financial technology (fintech) yang masih 10,90 persen.
"Maka tak heran, banyak sekali pengguna pinjol ilegal, maupun yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar,” tutup Puteri. (*)
| Pewarta | : Sumitro |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Polres Magetan Ungkap 3 Kasus Premanisme, Warga Diminta Tidak Takut Melapor
DPMPTSP Bontang Dukung UMKM Melalui Diseminasi dan Pendampingan Penerbitan NIB
Persewangi Banyuwangi Optimistis Amankan Tiket 8 Besar Liga 4 Nasional
Polres Pemalang Amankan Remaja Bawa Senjata Tajam
Pria di Banyuwangi Bacok Tetangga, Dipicu Serempetan Motor
DPMPTSP Kota Bontang Hadir di Munas VII APEKSI 2025, Dorong Promosi Daerah dan Perkuat Jejaring Investasi
Manajer Tersangkut Masalah Hukum, Arema FC Pastikan Tim Tetap Fokus Hadapi Liga 1
Hujan Deras Picu Banjir di Dua Kelurahan di Bondowoso
Desi Prakasiwi Komitmen Genjot Prestasi Sepak Bola Putri Banyuwangi
DPMPTSP Bontang Tekankan Pentingnya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Legalitas dan Kelestarian