Pemerintahan
TIMESINDONESIA, DENPASAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, menyerahkan dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025-2125) kepada para bupati/wali kota dan DPRD se-Bali di Denpasar, Senin (4/9/2023).
Penyerahan dokumen ini bukan hanya sekadar simbolis, namun dokumen ini akan menjadi pegangan, pedoman, dan fondasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan berintegrasi seiring berlalunya waktu.
Mantan Bupati Banyuwangi ini memberikan penghargaan tinggi kepada Provinsi Bali yang menjadi yang pertama memiliki landasan pembangunan sepanjang seabad yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan Bali.
"Ini menjadi contoh dan ini satu-satunya di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan Bali tetap akan maju, tetapi budayanya akan tetap terjaga, kearifan lokal tetap akan menjadi sangat penting untuk kemajuan Bali ke depan," ucap Menpan.
Menurut Menpan, dalam konteks ini, peran birokrasi menjadi sangat penting. Menpan berpendapat bahwa birokrasi adalah mesin yang jika berjalan dengan baik, maka layanan akan cepat. Namun, ia juga menekankan bahwa masih banyak rutinitas birokrasi yang menjebak dan membuatnya tidak produktif.
Menyikapi hal ini, ia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mengerucutkan perangkat daerah dan meminta agar gubernur maupun sekretaris daerah terus memantau perangkat lainnya yang dirasa dapat dikelompokkan lagi.
"Begitu pula di kabupaten/kota di Bali di mana OPD yang terlalu gemuk bisa dikelompokkan karena itu akan mempunyai nilai tinggi untuk reformasi birokrasi," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, telah berupaya optimal untuk reformasi birokrasi di Bali. Sejak 2018, ia telah berhasil memangkas 13 perangkat daerah sehingga dari semula 49 menjadi 36.
Optimalisasi dan efisiensi dalam pemerintahan adalah langkah baru dan penting dalam melangkah menuju era pemerintahan modern.
"Pengisian jabatan kami lakukan dengan sistem merit, tata kelola dengan sistem elektronik, yaitu sepenuhnya SPBE sehingga birokrasi di Bali menjadi sangat efektif, efisien, dan produktif," ungkap Koster.
Inisiatif dan tindakan ini membuat Bali tidak hanya menjadi daerah yang pertama memiliki landasan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi, tetapi juga membuka jalan bagi pulau ini untuk menjadi sebuah pusat pemerintahan berkelas dunia. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Faizal R Arief |
Rusdi Kirana Nyatakan Dukungan Penuh Perangi Narkoba
Khofifah Optimis Jatim Jadi Pelopor Transformasi Sanitasi Nasional
Dari Pengusaha Rambah Praktisi Hukum, Peter Sosilo Raih Gelar Doktor
Perempuan di Kota Malang Laporkan Mantan Suami Gegara Tega Kasihkan Anaknya ke Orang Kaya
Tasyakuran 732 Tumpeng Serentak Peringati Hari Jadi Kabupaten Mojokerto
Wapres Gibran Ajak Generasi Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Nasional
Pemerintah Beri Tanggapan Keras Terhadap Aksi Premanisme Berbasis Ormas
Kemenag Perketat Perlindungan Jemaah Haji Khusus, Asuransi dan Rumah Sakit Tak Boleh Sekadar Formalitas
Wafat Saat Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Asal Sidoarjo Dimakamkan di Baqi
Dani Chika Siap Taklukkan 60 Kilometer BTR Ultra 2025: Langkah Serius Menuju Trail Jepang