Peristiwa Nasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut berawal dari gugatan Ketua Umum (Ketum) Partai Adil Makmur (Partai Prima), Agus Jabo Priyono terhadap KPU.
Dilihat dari putusan Non 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pts yang diterima, gugatakan ini dilayangkan oleh Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu.
Dalam gugatan itu, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Akibat verifikasi KPU itu, Partai Prima dinayatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tak bisa mengikuti verifikasi faktual.
Padahal, menurut Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukanb sebagai kecil permasalahan.
Partai Prima juga menyebut KPU tak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaanya dinyatakan TMS di 22 provinsi.
Akibat dari kesalahan dan ketidakletian KPU, Partai mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia.
Oleh sebab itu, Partai Prima meminta PN Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.
Ketum Partai Prima, Agus Jabo Priyono memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan jadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak SMA hingga kuliah di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
Pada 1996, Agus kemudian mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dimana ia menjadi ketua umumnya. PRD merupakan wadah berkumpul bagi orang-orang yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru.
Karenanya, Agus Jabo Priyono dikenal sebagai salah satu aktivis dalam gerakan reformasi 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto. Adapun keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang Soeharto.
PRD mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis setelah rezim Orde Baru tumbang.
Namun setelah itu, PRD tak lagi mengikuti pemilu hingga Pemilu 2019. Agus Jabo Priyono lalu beserta sebagian rekan-rekannya di PRD mencoba peruntungan baru dengan mendirikan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021 lalu. (*)
| Pewarta | : Moh Ramli |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Tragedi Trisakti: Analisis Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault
Sembilan Korban Ledakan Amunisi di Garut Berhasil Diidentifikasi
Eddy Soeparno Dorong Koperasi Merah Putih sebagai Pilar Ekonomi Rakyat
Warga Kampung Bantar Kota Tasikmalaya Geger, Potongan Kaki Bayi Ditemukan di Selokan
Bus Shalawat Siap Layani Jemaah Haji Indonesia 24 Jam, Ini Rute dan Titik Terminalnya
Paus Leo XIV Ajak Jurnalis Utamakan Kebenaran
BNN Ungkap Nilai Transaksi Narkoba Ilegal Capai Rp524 Triliun per Tahun
Game of Tariffs: Strategis Indonesia di Tengah Ketegangan Global
Dam Kelep Dalam Perbaikan, Jalan Profesor Hamka Sempat Lumpuh Diterjang Banjir
Penyebab dan Cara Mengatasi Bau Mulut