Peristiwa Nasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta agar polemik yang terjadi di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Yaitu dengan cara diserahkan ke ranah hukum.
"Kalau, misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas itu tentunya ada ranahnya sendiri, tentu ada ranah hukum," ucap Legislator dapil Sumatera Utara II itu dikutip dari laman DPR, Rabu 15 Maret 2023.
Mengenai laporan PPATK terkait adanya transaksi janggal yang memunculkan angka dengan jumlah fantastis, ia menerangkan perlu adanya bukti yang diperlukan untuk dianalisis lebih jauh. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk percaya pada upaya dan sistem pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan.
"Ya ini (harus) ada pembuktian hukum, nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Kita juga nggak bisa mengambil pandangan yang melampaui (tanpa) data yang kita miliki," kata politisi PDI Perjuangan itu.
"Saya sendiri juga hanya mengikuti pemberitaan tanpa melihat ada suatu data untuk kita menganalisa untuk apa yang terjadi. Jadi untuk fair-nya kepada semua pihak kita harus percaya bagaimanapun juga pada sistem yang ada dalam hal ini dalam sistem Kementerian Keuangan, sistem pengawasan Kementerian Keuangan," sambungnya.
Sihar kemudian mengatakan bahwa dari pemberitaan yang diikutinya, Kemenkeu telah melakukan penyisiran dan pemilahan terhadap beberapa pihak dan akan mendalami permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi. Hal tersebut menurutnya menandakan adanya standar operasional yang berjalan di instansi tersebut.
"Kalau nggak salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi, akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP yang berjalan dan tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut," kata dia.
Dengan keterbukaan informasi, publik dapat mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh Kemenkeu. Ia meminta agar berbagai pihak bersabar dan tidak memberikan komentar tanpa adanya data. Sihar juga memahami kekecewaan yang ada di masyarakat setelah munculnya berbagai kasus di permukaan yang melibatkan para pejabat di Kemenkeu.
"Karena sekarang publik mengawasi ini, publik juga akan mendesak apa nih hasilnya nih? Kita tunggu aja gitu jadi kita nggak melampaui dari data yang disajikan di hadapan kita. Kecewa itu adalah hal yang wajar tapi kita tetap harus positif, kita harus tetap percaya pada sistem kita tetap melakukan kewajiban kita membayar pajak," jelasnya.
Sihar menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan segera melakukan rapat untuk menyikapi permasalahan yang dikaitkan dengan Kemenkeu. Kementerian Keuangan sendiri merupakan salah satu mitra kerja Komisi XI yang memiliki ruang lingkup kerja mengenai keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. (*)
| Pewarta | : Sumitro |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
PM Australia Albanese Akan Kunjungi Indonesia Usai Menang Pemilu
Menko Pangan: Kapolri Kunci Sukses Swasembada
Guru Besar Unair: Kebebasan Berpendapat Dilindungi Konstitusi, Tapi Harus Bertanggung Jawab
Mengagumkan, Batik Saji Pacitan Tembus hingga Pasar Ekspor Swiss
Bupati Probolinggo Tinjau Proyek Pemulihan Pasca-Bencana, Warga Ucapkan Terima Kasih
Dollar Menguat, Bagaimana Nasib Bank Syariah?
Audisi Putri Hijabfluencer Jabar 2025, Wadah Muslimah Gali Potensi dan Inspirasi
Hotel Tugu Malang Tampilkan Akulturasi Budaya di Ruang Baba Peranakan
Program MBG di Jatim Tingkatkan Gizi dan Perekonomian Warga
CEK FAKTA: Tidak Benar! Peserta Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates Dapat Bansos Rp150 Ribu