Politik
TIMESINDONESIA, BANTUL – Tidak terdapatnya perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024 di Bantul berpotensi menguntungkan Caleg petahana.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Fisipol UGM Mada Sukmajati, sebagai narasumber Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten, Jumat (17/3/2023).
Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil pemilu 2019 dengan terpilihnya kembali lebih dari 50 persen caleg petahana sebagai anggota DPRD Bantul periode 2019 -2024. Namun uniknya kondisi ini hanya terjadi di Bantul. Sementara di Kabupaten/Kota lain di DIY, caleg petahana yang terpilih kembali jumlahnya tidak signifikan.
Jumlah caleg petahana di Bantul yang kembali terpilih pada pemilu 2019 menunjukan caleg petahana di Bantul mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Menggunakan semua fasilitas yang tersedia. Mulai dari anggaran dan jaringan hingga pengalaman untuk mengalahkan caleg baru yang belum berpengalaman.
Sebab tidak dapat dipungkiri, sistim dapil didesain untuk melindungi caleg petahana sehingga potensi bagi caleg baru untuk mendapat perlakukan tidak adil sangat besar.
Caleg baru dipaksa bertarung di wilayah yang sama. dengan musuh yang jauh lebih siap dalam berbagai hal.
"Dengan dapil yang tidak berubah Caleg petahana akan lebih mudah melakukan konsolidasi," tegas Mada Sukmajati.
Walau demikian sistem dapil juga memiliki dampak positif. Khususnya terhadap sistem demokrasi. Karena kembali terpilihnya Caleg petahana menunjukan penguatan pelembagaan perilaku pemilih dan sistim kepartaian. Dibanding pilihan yang berganti - ganti pada setiap pemilu. Kondisi ini tidak mendukung penguatan sistim demokrasi.
Kegiatan yang digelar Bawaslu Bantul diikuti 130 peserta: Terdiri dari Anggota Panwas Kecamatan, anggota Panwas Desa, Perwakilan Diskominfo Bantul, KPU Bantul, KNPI dan wartawan. Acara bertujuan menyiapkan seluruh jajaran pengawas, dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu 2024. Khususnya tahapan pembagian dapil dan alokasi kursi DPRD Bantul.
Bertolak dari fakta ini, Ketua Bawaslu Bantul Harlina meminta Pengawas Pemilu untuk meningkatkan proses pengawasan. Mulai dari pengawas tingkat kabupaten hingga Kalurahan. Agar seluruh tahapan pemilu 2024 berjalan dengan adil.
Menyusul tidak terdapatnya perubahan dapil dan alokasi kursi DPRD Bantul, maka pengawasan lebih fokus kepada terpenuhinya hak - hak seluruh peserta pemilu. Terutama bagi partai politik dan Caleg baru. Khususnya pada tahapan kampanye, untuk mencari dukungan suara mengingat potensi ketidakadilan terbesar akan muncul pada tahap ini.
Anggaran aspirasi yang dimiliki caleg petahana, menjadi salah satu sumber munculnya potensi ketidakadilan pada Pemilu 2024. Seperti praktik monopoli kampanye oleh caleg petahana. Ini terjadi karena memiliki dukungan sumber daya yang lebih besar dibanding caleg baru yang relatif lebih lemah dari sisi sumber daya.
"Antisipasi harus dimulai dari sejak penyusunan jadwal kampanye. Jadwal harus memberikan porsi yang sama bagi semua peserta pemilu. Baik dari sisi waktu maupun cakupan wilayah. Agar semua peserta pemilu dapat secara optimal memanfaatkan jatah kampanyenya," ucapnya. (*)
| Pewarta | : Totok Hidayat |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
CEK FAKTA: Tidak Benar! Peserta Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates Dapat Bansos Rp150 Ribu
Dikeluhkan Jemaah Haji, Komisi VIII DPR RI Minta Menag Nego Sistem Syarikah Arab Saudi
Vasektomi di Bantul Dapat Reward Rp 1 Juta, Target 25 Peserta per Tahun
Duta Pancasila dan Peran Generasi Muda Jelang Indonesia Emas 2045
PPIH Siapkan 32 Bus Ramah Disabilitas bagi Jemaah Haji Indonesia
Ayu Apriliya Kusuma, Buka Jalan Perempuan Berhijab Bangka Belitung Lewat Putri Hijabfluencer
Dalam Empat Hari Kunjungan Wisatawan ke Bantul Tembus 43.226 Orang, PAD Capai Rp 432 Juta
Pagar Tembok TPU Sumbersari Kota Malang Terancam Roboh, Pemkot Malang Dianggap Slow Respons
Kebut Persiapan Sekolah Rakyat, Pemkab Banyuwangi Geber Renovasi Gedung Balai Diklat PNS Licin
Dihibur Gambyong Jreng, Komunitas Madiun Raya Gathering di Pasar Jadoel Ngegong