Kopi TIMES
TIMESINDONESIA, JAKARTA – MIKTA awalnya didirikan sebagai bentuk kerjasama antar-kawasan anggota G20 pada tahun 2013. Kerjasama multilateral ini beranggotakan negara middle power yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia yang didirikan pada tahun 2013. Daripada organisasi formal, MIKTA lebih merujuk pada wadah konsultasi informal. MIKTA bertujuan untuk menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta untuk memperkuat tatanan dunia.
Sejak akhir tahun 2019, COVID-19 mulai mewabah dan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi global yang melumpuhkan negara-negara. Hampir empat tahun sejak itu, masih banyak negara yang berusaha untuk memulihkan diri dari dampak negatif pandemi. Salah satu kanal upaya pemulihan tersebut adalah melalui kerjasama multilateralisme. Dengan berkolaborasi dan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik, negara-negara dapat merespons pandemi dan dampaknya dengan lebih efektif. Lalu, apa yang dilakukan MIKTA ketika pandemi COVID-19 dan apa yang akan dibawa Indonesia dalam keketuaan MIKTA sebagai kerjasama multilateral dalam pemulihan ini?
Sebagai kerjasama antar negara, peran MIKTA dalam menghadapi pandemi utamanya berada dalam bentuk usaha kolaboratif antara negara anggotanya (Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2022). Salah satu pencapaian utama MIKTA adalah joint statement (pernyataan bersama) dalam tingkat kepala negara di United Nations (UN) pada 21 September 2020. Dalam pertemuan PBB merayakan ulang tahun ke-75 PBB itu, Presiden Republik Korea H.E. Moon Jae-in menekankan peran kelima negara MIKTA dalam menjembatani dan mempromosikan kerjasama multilateral.
Di tahun 2021, MIKTA mengeluarkan MIKTA Joint Communique, pernyataan bersama hasil dari 20th FMM (MIKTA, 2021). Dalam pernyataan bersama tersebut, MIKTA menekankan kembali komitmen pada multilateralisme dan meneruskan upaya promosi dan dukungan pada sistem multilateral. MIKTA menyerukan kembali untuk akses merata dan distribusi vaksin COVID-19 yang aman, terjangkau, dan efektif, serta menyerukan peran fundamental Access to COVID-19 Tools Accelator yang menjadi mekanisme multilateralisme utama untuk memastikan akses distribusi global vaksin COVID-19 yang adil dan merata.
Apa yang akan dibawa Indonesia dalam keketuaannya?
Indonesia adalah salah satu negara pendiri awal MIKTA. Pada tahun 2023, kursi kepemimpinan forum MIKTA dipegang oleh Indonesia. Ini adalah kedua kalinya Indonesia memegang kepemimpinan MIKTA, sebelumnya di tahun 2018. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, keketuaan Indonesia ini akan berupaya untuk meningkatkan visibility MIKTA sebagai jembatan penghubung (bridge-builder) dalam menyelesaikan isu-isu global. Terdapat tiga agenda prioritas Indonesia, yaitu pemulihan berkelanjutan atau inklusif, penguatan multilateralisme, dan transformasi digital (Susanto dkk., 2022).
Pertama, pemulihan berkelanjutan atau pemulihan inklusif. Terdapat empat isu global kontemporer yang menjadi penting bagi MIKTA, yaitu upaya penanggulangan stagflasi, tata kelola hutang negara, transisi energi berkeadilan, dan kerja sama pembangunan. Indonesia memiliki track-record yang baik dalam upaya pendekatan inklusif. Isu-isu ini secara langsung ataupun tidak langsung terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingga penting bagi MIKTA dibawah keketuaan Indonesia untuk mulai menghadapi dan merencanakan agenda-agenda pemulihan dan pencegahan krisis di masa depan.
Kedua, penguatan multilateralisme berkaitan dengan memperkuat upaya-upaya MIKTA dalam merespon tantangan global dan mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran Bersama. Dalam prioritas ini terlihat agenda Indonesia dalam mempromosikan diplomasi middle-power. Diplomasi middle-power merupakan prioritas kedua kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif.
Ketiga, transformasi digital berkelanjutan. Proritas ini berhubungan dengan upaya MIKTA merespon tantangan gangguan teknologi dan transformasi digital. Dunia yang semakin bergantung pada teknologi membuat transformasi digital sebagai agenda yang sangat penting. Di Indonesia sendiri, salah satu hambatan dari konektivitas digital ini adalah kurangnya inklusi bagi usaha mikro dan menengah. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, karena mereka adalah salah satu demografi yang sangat terdampak pandemi COVID-19.
***
*) Oleh: Shafira Khairunnisa Anggraeni, Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
____
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Waktunya Beli Sepatu! Sports Station Gelar Diskon Gede-Gedean
Kemitraan UI-UC Berkeley Makin Erat, Dorong Lompatan Riset Lintas Negara
Menebar Terang dalam Cinta dan Ilmu: Pesan Perpisahan Puteri Indonesia Intelegensia 2024
Polisi Militer dan Bayang-Bayang Disiplin
Presiden Prabowo Beli Dua Sapi dari Bantul untuk Hewan Kurban
Lima Kloter Asal Jember Masuk Asrama Haji, Dua Jemaah Haji Jalani Perawatan
Pacitan Darurat Knalpot Brong, 18 Motor Diamankan dalam Razia Gabungan
Kebijakan Militeristik untuk Siswa
PPIH Sediakan Bus Antarkota Berspesifikasi Khusus Demi Kenyamanan Jemaah Haji
Ancelotti Sebut El Clasico menjadi Momen Penentuan Juara Liga Spanyol