Pemerintahan
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa/kontraktor lokal dan terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.
"Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat," kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.
"Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi," kata Yudha.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.
"Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun," ujarnya.
Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.
"Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR RI sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain," katanya.
Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR RI yang telah melakukan pengadaam barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.
Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.
"Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan," ujarnya.
Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan Kementerian PUPR RI sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun. "Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun," ungkapnya. (*)
| Editor | : Faizal R Arief |