Peristiwa Nasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menerjunkan tim untuk mengecek harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo.
Pengecekan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dilakukan oleh KPK untuk memastikan kebenaran dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang ia laporkan.
“Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya, ada 65.000 meter/6.5 hektar dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan dan itu sudah ada di LHKPNnya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan melalui keterangan persnya menjelaskan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang berada di Minahasa Utara di Gedung KPK pada Rabu (1/3/2023).
Selain itu, Pahala menjelaskan bahwa Rafael Alun Trisambodo memiliki saham di enam perusahaan yang dua diantaranya berada di Minahasa Utara dan sudah dilaporkan kedalam LHKPN.
“Kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan yang saya catat di LHKPN itu sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya sejuta berarti 50 juta, itu yang dia lakukan,” jelas Pahala mencontohkan LHKPN yang disampaikan Rafael Alun Trisambodo.
“Itu perumahan segede itu ada di LHKPN gak? Enggak ada, yang ada hanya sahamnya diperusahaan itu saja atas nama istri atau saham istrinya di perusahaan itu saja,” sambungnya.
Pahala menegaskan, dalam LHKPN hanya saham pendaftarannya saja yang dilaporkan meskipun perusahaannya besar. Ia menerangkan tidak hanya melakukan pemeriksaan di lapangan saja tetapi tim juga ke Pemerintah Daerah.
“Kita lihat pendaftaran-pendaftaran usahanya dulu, bahkan kita ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) melihat ini dulu asalnya darimana, harganya berapa. Itu bagian dari proses di Minahasa Utara,” terangnya.
Selain ke Minahasa Utara, Pahala juga menuturkan KPK juga menurunkan tim ke Yogyakarta untuk melakukan pengecekan lapangan. Berbeda dengan Minahasa Utara, di Yogyakarta agak rumit sedikit.
“Saya akan update kalau sudah ada hasil dari tim dari Yogyakarta. Secara singkat yang Yogyakarta prosesnya sedang jalan, kita lihat ada perusahaannya atau tidak. Kalau ada, ada pemilikan propertinya, nama siapa dan kita lihat ke BPN,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, proses klarifikasi terhadap mantan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo di masih terus berlangsung hingga pukul 16.30 WIB di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi persnya mengatakan bahwa klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terhadap Rafael Alun Trisambodo tidak hanya sekali saja.
“Yang pertama proses klarifikasi ini tidak hanya sekali, saya pastikan bukan hanya sekali karena pasti lagi,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan informasi terbaru tentang proses klarifikasi Rafael Alun Trisambodo pada Rabu (1/3/2023).
Pahala Nainggolan mengatakan, KPK juga sebelumnya pernah meminta klarifikasi Rafael Alun Trisambodo pada tahun 2018 untuk LHKPN periode 2015, 2016, 2017 dan 2018.
“Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 2017 dan 2018, hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019 dan dari laporan ini menurut kami, kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan,” ungkap Pahala Nainggolan. (*)
| Pewarta | : Ahmad Nuril Fahmi |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Hotel Tugu Malang Tampilkan Akulturasi Budaya di Ruang Baba Peranakan
CEK FAKTA: Tidak Benar! Peserta Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates Dapat Bansos Rp150 Ribu
Dikeluhkan Jemaah Haji, Komisi VIII DPR RI Minta Menag Nego Sistem Syarikah Arab Saudi
Vasektomi di Bantul Dapat Reward Rp 1 Juta, Target 25 Peserta per Tahun
Duta Pancasila dan Peran Generasi Muda Jelang Indonesia Emas 2045
PPIH Siapkan 32 Bus Ramah Disabilitas bagi Jemaah Haji Indonesia
Ayu Apriliya Kusuma, Buka Jalan Perempuan Berhijab Bangka Belitung Lewat Putri Hijabfluencer
Dalam Empat Hari Kunjungan Wisatawan ke Bantul Tembus 43.226 Orang, PAD Capai Rp 432 Juta
Pagar Tembok TPU Sumbersari Kota Malang Terancam Roboh, Pemkot Malang Dianggap Slow Respons
Kebut Persiapan Sekolah Rakyat, Pemkab Banyuwangi Geber Renovasi Gedung Balai Diklat PNS Licin