TIMESINDONESIA, JAKARTA – Indonesia mendapatkan kuota tambahan petugas haji 2023. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jemaah.
Hal itu disampaikan Menteri Agama RI H. Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, Minggu (12/3/2023).
Menag menjelaskan, tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jemaah haji lansia. Maklum, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64 ribu jemaah yang masuk kategori lansia.
Gus Yaqut menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada para jemaah lansia. Karenanya, penyelenggaraan haji 2023 mengusung tagline Haji Ramah Lansia.
Berbagai pelayanan difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jemaah, termasuk mereka yang lansia. Hal-hal detail menjadi perhatian, antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab, mayoritas jemaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet.
Menurutnya, akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas dan difokuskan pada penguatan layanan lansia.
Hari kedua di Arab Saudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Yang dibahas adalah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2023, termasuk terkait tambahan kuota.
Turut hadir mendampingi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz. Hadir juga, Jubir Kemenag Anna Hasbie, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.
Terkait tambahan kuota jemaah haji, Menag berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, selalu saja butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jemaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan.
"Saya minta agar tambahan kuota jemaah tersebut disampaikan lebih awal, agar bisa terserap maksimal," tegas Menag yang juga Ketum PP GP Ansor itu.
Dua menteri saat bertemu juga membahas masalah lain seperti layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jemaah calon haji dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Layanan fast track sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, jemaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi.
"Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 jemaah. Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya," kata Menag. (*)
Pewarta | : Imam Kusnin Ahmad |
Editor | : Bambang H Irwanto |
PM Australia Albanese Akan Kunjungi Indonesia Usai Menang Pemilu
Menko Pangan: Kapolri Kunci Sukses Swasembada
Guru Besar Unair: Kebebasan Berpendapat Dilindungi Konstitusi, Tapi Harus Bertanggung Jawab
Mengagumkan, Batik Saji Pacitan Tembus hingga Pasar Ekspor Swiss
Dollar Menguat, Bagaimana Nasib Bank Syariah?
Audisi Putri Hijabfluencer Jabar 2025, Wadah Muslimah Gali Potensi dan Inspirasi
Hotel Tugu Malang Tampilkan Akulturasi Budaya di Ruang Baba Peranakan
Program MBG di Jatim Tingkatkan Gizi dan Perekonomian Warga
CEK FAKTA: Tidak Benar! Peserta Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates Dapat Bansos Rp150 Ribu
Dikeluhkan Jemaah Haji, Komisi VIII DPR RI Minta Menag Nego Sistem Syarikah Arab Saudi