Politik
TIMESINDONESIA, MALANG – Sejumlah kader Partai Demokrat Kota Malang dari DPAC Lowokwaru, Sukun, Klojen dan Blimbing melakukan aksi damai pada Senin (15/8/2022) sore tadi.
Bertempat di kantor DPC Partai Demokrat Kota Malang, sejumlah kader menyerukan 'Mosi Tidak Percaya' atas pelaksanaan Muscab ke-VI dan Penetapan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang yang diduga telah melanggar aturan.
Perwakilan aksi sekaligus Ketua PAC Lowokwaru, Dariyanti mengatakan bahwa pelaksanaan Muscab dan penetapan ketua DPC Kota Malang telah menyalahi aturan. Sebab, empat pejabat di DPAC Partai Demokrat Kota Malang diduga telah di Plt-kan untuk melancarkan pelaksanaan Muscab dan penetapan ketua tersebut.
Ia menyebutkan, pelaksanaan Muscab tersebut hanya dihadiri oleh satu DPAC saja. Sementara, Partai Demokrat Kota Malang memiliki 5 DPAC.
"Padahal syarat sah-nya Muscab itu harus dihadiri dua pertiga keanggotaan atau ketua DPAC di Kota Malang," ujar Dariyanto kepada awak media usai melaksanakan aksi, Senin (15/8/2022).
Bahkan, dirinya menilai ada konsep begal membegal partai dalam pelaksanaan Muscab dan penetapan ketua tersebut. Sebab, pelaksanaan Muscab dinilai sangat melanggar aturan yang berlaku.
"Padahal dari 5 DPAC sudah mendeklarasikan satu calon lain. Bahkan ketua DPC yang sudah ditetapkan pada Muscab itu juga sudah mendukung calon lain, yaitu Gufron sebagai ketuanya," ungkapnya.
Namun, ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang yang baru terpilih ini ternyata juga mendaftarkan diri ke DPRD Jawa Timur dan difasilitasi. Padahal, secara resmi pendaftaran calon telah ditutup.
"Ini sangat menyakiti hati kami. Untuk itu kami menyuarakan Mosi Tidak Percaya' terhadap pelaksanaan Muscab itu. Kami juga menolak Imron yang telah ditetapkan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang, karena kami menilai harga diri kami di empat DPAC lainnya telah diinjak-injak," pungkasnya.(*)
| Pewarta | : Rizky Kurniawan Pratama |
| Editor | : Irfan Anshori |