Positive News from Indonesia
TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pangandaran memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP Asikin saat Rapat Paripurna DPRDPangandaran.
Asikin menyampaikan, Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis penting dan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Maksud dan tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan tersebut harus memiliki dasar hukum di antaranya Perda,” kata Asikin Jumat, (18/8/2023).
Asikin juga menambahkan, sebuah Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategi. Fungsi strategi dari sebuah produk Perda antara lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak rakyat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
“Kami dari Fraksi PPP telah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan dari Bupati Pangandaran tentang Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” tambah Asikin.
Asikin menjelaskan, atas nama Fraksi PPP memberikan pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Ditegaskan Asikin, pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus taat asas dan filosofi, maka kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran.
Selain itu juga, akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembinaan yang lebih baik dan optimal. Pihaknya menyatakan, akuntabilitas tersebut termasuk dalam perbaikan dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami memandang perlu adanya kepastian hukum dan legal standing sebagai payung hukum dalam penentuan arah dan kebijakan daerah termasuk di dalamnya tentang kepastian hukum arah kebijakan fiskal daerah meliputi bidang perencanaan anggaran dan pengalokasian anggaran yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” tegasnya.
Berdasarkan pemikiran yang matang, komprehensif dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dan layak untuk disahkan pada tahap selanjutnya.
Daerah pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas dan nyata juga bertanggung jawab.
Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.
“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah,” lanjut Asikin selaku Ketua Fraksi PPP Asikin DPRD Pangandaran. (*)
| Pewarta | : Syamsul Ma'arif |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Hybrid Teraman dan Bertenaga JAECOO J7 SHS Kantongi 5 Bintang Euro NCAP
Tiga Resep Kopi Kekinian ala Kafe, Yuk Bikin Sendiri
Cegah Risiko Alergi dan Asma, Bersihkan Kipas Angin Milik Anda Secara Berkala
Bukan Tumbuhan Asli Korea, Tapi Disebut Negeri Ginseng
Cha Eun Woo Daftar Wamil untuk Band Militer
From Trash Collector to the Holy Land: Bejo Purwasanto’s Journey to Hajj 2025
Wisata Kuliner Sambil Menikmati Pesona Sungai Musi di Palembang
Peran APBN Mewujudkan Pendidikan Bermutu
Tantang Arema di Stadion Kanjuruhan, Persik Kediri Bertekad Bawa Pulang 3 Angka
Pecatur Muda Indonesia Shafira Devi Harfesa Lolos ke Piala Dunia Catur 2025